Opini: Membaca Kecenderungan Arah Kebijakan Kepemimpinan Yok-Terus 2025-2030

Reporter: KAMAL |

Editor: KAMAL |

Kamis , 06 Feb 2025 - 23:37

H. Taufik Siswanto, SE,. MM (foto kiri) dan Eka Rahman, S.Sos, SH, MH, CLD-Foto: Dokumen-Linggau Pos

Kedua, Pilkada serentak sebagaimana diamanatkan UU No. 10/2016 Tentang Pilkada merupakan media untuk terjadinya sirkulasi elit di tingkat daerah, artinya yang berganti hanya level elit yaitu gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.

Pada sisi lain, jajaran birokrasi di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) sebagian besar masih orang yang tetap – kecuali yang pindah masuk/keluar pasca kontestasi -.

Dengan demikian, meskipun YOK-teRUS adalah kepala daerah baru, jajaran birokrasi yang akan merealisasikan dan menterjemahkan visi, misi serta program kerja Linggau Juara adalah sumberdaya manusia (SDM) yang juga menterjemahkan visi misi 2 (dua) periode Nansuko.

Artinya jika dalam kampanye para pemilih menginginkan perubahan lebih baik dari periode Nansuko, tentu ada kontribusi jajaran birokrasi sebagai pelaksananya, tidak ada SDM birokrasi yang benar-benar baru.

Penulis meyakini YOK teRUS memiliki banyak pertimbangan dalam membentuk tim worksesuai dengan kapasitas, kapabilitas dn kompetensi yang dimiliki, - termasuk di dalamnya dalam seleksi JPT Pratama yang saat ini sedang berlangsung.

Karena SDM yang tepat dan mumpuni, merupakan satu diantara dua factor terpenting untuk menyangga keberhasilan disamping ketersediaan anggaran.

Meskipun tak dapat dipungkiri bahwa YOK-teRUS juga butuh ‘orang-orang kepercayaan’ serta tim work yang bisa diajak kerjasama untuk mewujudkan visi misi serta program Linggau Juara.

Sebagaimana pengertian organisasi menurut Sondang P. Siagian sebagai‘suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan’, tentu saja pemerintahan daerah adalah sebuah organisasi.

Pada sisi ini, mereka harus jeli ‘meramu’ sinergisitas ketersediaan SDM birokrasi dengan kebutuhan tim work yang akan menjadi ujung tombak merealisasikan janji politiknya.

Meskipun belum dilantik, penulis meyakini bahwa perangkat terkait PJ. Walikota, Sekretaris Daerah maupun BKPSDM tentu melakukan konsultasi kepada kepala/wakil kepala daerah terpilih terkait teknis seleksi.

opini: membaca kecenderungan arah kebijakan  kepemimpinan yok-terus 2025-2030                            koranlinggaupos.id - tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2025, hampir mencapai tahap akhir yaitu  pelantikan pasangan kepala daerah terpilih, yang direncanakan dilakukan pada hari kamis 20 februari 2025 oleh presiden prabowo subianto di jakarta.
setidaknya statemen itu yang disampaikan oleh mendagri tito karnavian pada rapat kerja bersama komisi ii dpr ri (senin, 3/2-2025), setelah sempat mengalami ketidak pastian jadwal pasca penundaan pada tanggal 6 februari 2025 menunggu putusan sela (dismissal) mahkamah konstitusi terkait sengketa phpu pilkada.
dengan jadwal tersebut para pasangan kepala daerah terpilih – termasuk di dalamnya pasangan walikota/wakil walikota terpilih kota lubuklinggau h. rahmat hidayat dan h. rustam effendi (yok-terus) -, akan segera memiliki legal standing sebagai kepala daerah untuk merealisasikan visi misi serta  ‘janji politik’ yang di sampaikan dalam kampanye beberapa waktu lalu.
dengan ‘modal politik’ berupa dukungan 90.576 (68,58%) suara sah mayoritas pemilih, berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara kpu kota lubuklinggau.
baca juga:opini: status pembangunan manusia muratara meningkat dari sedang menjadi tinggi
baca juga:opini: standar hidup layak di musi rawas naik menjadi 11,06 juta per tahun. apakah benar layak?
dukungan 9 partai politik (parlemen/non parlemen) sebagai pengusung maupun pendukung, pemilik 15 (50%) kursi dprd kota lubuklinggau, lebih kurang 72 kelompok relawan pendukung serta linearitas parpol koalisi dengan pasangan gubernur/wakil gubernur terpilih sumatera selatan herman deru/cik ujang (hdcu) yang berasal dari nasdem dan partai demokrat.
sejatinya, langkah awal yok-terus untuk melanjutkan estafet kepemimpinan daerah kota lubuklinggau dalam 5 tahun kedepan menjadi ‘lebih ringan’.
karena disamping memiliki legitimasi yang kuat dari mayoritas pemilih yang berharap akan perubahan dari kepemimpinan terdahulu, dalam konteks dukungan legislative (dprd) dan relasi gubernur walikota tidak akan mendapat ‘sumbatan komunikasi’yang berarti secara teoritis.
meski kemudian, beberapa persoalan harus tetap menjadi concern yok-terus untuk di identifikasi dan antisipasi diantaranya :
baca juga:opini: kepentingan antara pusat dan daerah: mencari titik temu dalam desentralisasi
baca juga:opini: pentingnya perlindungan bagi guru
pertama, tingginya animo dukungan pemilih yang mencapai 90.576 (68,58%) terhadap mereka, sejatinya dibarengi dengan ‘harapan-harapan’ terhadap kepemimpinan yok-terus.
apakah secara normative berupa perubahan dan perbaikan pembangunan, maupun motif berupa akomodasi kepentingan personal/kelompok seperti : sirkulasi jabatan di pemerintahan, anggaran, project, bantuan terhadap kelompoknya dan konsesi lain terkait kewenangan.
prosentase antara potensi sumberdaya serta anggaran yang dimiliki pemerintah kota dengan harapan-harapan tentu tidak seimbang.
nantinya, tidak semua harapan pendukung terhadap jabatan di pemerintahan dapat di penuhi, karena ada skala prioritas serta syarat dan ketentuan aturan kepegawaian.
baca juga:opini: tebang pilih penegakan hukum terhadap status darurat judi online di indonesia
baca juga:opini: guru yang digugu di era transformer
bagaimanapun, prinsip politiae legius non leges politii adaptandae (politik harus tunduk pada hokum, bukan sebaliknya hukum tunduk pada politik).
misalnya, dalam seleksi terbuka jabatan tinggi pratama kota lubuklinggau sebagaimana pengumuman no. 800/02/pansel-jptllg/2025, hanya membuka seleksi untuk 8 (delapan) posisi jpt pratama.
namun penulis meyakini ada lebih banyak pihak yang ‘mencoba berkomunikasi’ dengan walikota/wakil walikota terpilih di banding kuota jpt pratama yang di umumkan.
ketentuan kepegawaian terkait kriteria dalam jabatan seperti ; pangkat, gol, back ground pendidikan, kompetensi, potensi leadership maupun pengalaman harus menjadi pertimbangan pokok disbanding persoalan dukungan atau factor like and dislike.
baca juga:opini: kritik sastra mati: autopsi atau autoimun?
baca juga:opini: sastra di era milenial
demikian halnya dengan kuota project-project pemerintah, yang jumlahnya pasti lebih sedikit dibanding jumlah pihak ketiga yang mendukung dalam kontestasi.
pun akan demikian dengan konsesi-konsesi lain yang menjadi kewenangan kepala daerah, kuotanya akan jauh lebih sedikit dibanding harapan pendukung.
meski tak dapat di pungkiri bahwa masih ada sebagian kecil  pendukungpure memberikan dukungan tanpa pamrih, dalam pilkada yang transaksional menyisakan pendukung yang berharap akan pamrih dan konsesi tertentu.‘kesenjangan’ (disparitas) antara harapan pendukung dengan sumberdaya yang menjadi kewenanganyok-terus harus di-manage sedemikian rupa, agar tidak menjadi kontra dukungan.
harus diingat realitas sebagian pendukung yok-terus adalah juga pendukung nansuko (terutama nanan) dulu, yang kepentingannya tidak terakomodir.
baca juga:opini: sastra dan jurnalisme sastrawi
baca juga:20 februari pelantikan kepala daerah terpilih, ini persiapan pemkab muratara
kedua, pilkada serentak sebagaimana diamanatkan uu no. 10/2016 tentang pilkada merupakan media untuk terjadinya sirkulasi elit di tingkat daerah, artinya yang berganti hanya level elit yaitu gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.
pada sisi lain, jajaran birokrasi di tingkat organisasi perangkat daerah (opd) sebagian besar masih orang yang tetap – kecuali yang pindah masuk/keluar pasca kontestasi -.
dengan demikian, meskipun yok-terus adalah kepala daerah baru, jajaran birokrasi yang akan merealisasikan dan menterjemahkan visi, misi serta program kerja linggau juara adalah sumberdaya manusia (sdm) yang juga menterjemahkan visi misi 2 (dua) periode nansuko.
artinya jika dalam kampanye para pemilih menginginkan perubahan lebih baik dari periode nansuko, tentu ada kontribusi jajaran birokrasi sebagai pelaksananya, tidak ada sdm birokrasi yang benar-benar baru.
baca juga:kabar terbaru tentang pelantikan kepala daerah, mensesneg : berharapnya bisa serentak semua
baca juga:tanggal pelantikan kepala daerah di sumsel berubah lagi, ini perkiraan yang baik dilantiknya 
penulis meyakini yok terus memiliki banyak pertimbangan dalam membentuk tim worksesuai dengan kapasitas, kapabilitas dn kompetensi yang dimiliki, - termasuk di dalamnya dalam seleksi jpt pratama yang saat ini sedang berlangsung.
karena sdm yang tepat dan mumpuni, merupakan satu diantara dua factor terpenting untuk menyangga keberhasilan disamping ketersediaan anggaran.
meskipun tak dapat dipungkiri bahwa yok-terus juga butuh ‘orang-orang kepercayaan’ serta tim work yang bisa diajak kerjasama untuk mewujudkan visi misi serta program linggau juara.
sebagaimana pengertian organisasi menurut sondang p. siagian sebagai‘suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan’, tentu saja pemerintahan daerah adalah sebuah organisasi.
baca juga:pelantikan bupati musi rawas terpilih ditunda, sekda ungkap hal baru
baca juga:batal 6 februari 2025 pelantikan kepala daerah, mendagri perkirakan tanggal dilantik ini
pada sisi ini, mereka harus jeli ‘meramu’ sinergisitas ketersediaan sdm birokrasi dengan kebutuhan tim work yang akan menjadi ujung tombak merealisasikan janji politiknya.
meskipun belum dilantik, penulis meyakini bahwa perangkat terkait pj. walikota, sekretaris daerah maupun bkpsdm tentu melakukan konsultasi kepada kepala/wakil kepala daerah terpilih terkait teknis seleksi.
apalagi fakta bahwa dalam masa transisi kepemimpinan, -meskipun secara informal -, telah terbentuk tim transisi yang menjembatani komunikasi kepentingan pemerintah daerah dengan kepala daerah terpilih.
ketiga, kemampuan anggaran pemerintah kota lubuklinggau juga memiliki keterbatasan untuk merealisasikan janji kampanye secara cepat.
baca juga:mundur pelantikan kepala daerah, presiden prabowo intrupsi ke mendagri 
baca juga:pelantikan wali kota terpilih ditunda, begini penjelasan sekda lubuk linggau 
apbd kota lubuklinggau berada pada kisaran 1 t sampai dengan 1,3 t meliputi antara lain dau, dak, dbh dan lainnya.
pada rapbd 2025 di asumsikan pendapatan daerah berkisar 922,7 m, dengan belanja daerah berkisar di angka 887,7 m yang sebagian besar tersedot untuk belanja rutin dan gaji pegawai.
sehingga belanja pembangunan relative minim, dan harus di siasati dengan kemampuan networking untuk meng-akses dana dari pemerintah pusat.
belum lagi fakta bahwa pemerintah kota lubuklinggau memiliki sph serta kewajiban pada pihak lain yang jumlahnya relative besar mencapai ratusan milyar serta apbd 2025 sudah di susun pada tahun sebelumnya.
baca juga:tahap 2 pelantikan kepala daerah, mk : putusan akhir pada 7–11 maret 2025 
baca juga:ini jadwal pelantikan 9 kepala daerah terpilih di sumsel yang masuk proses sengketa php mk
dengan demikian, yok –terus harus membuat skala prioritas dalam merealisasikan visi misi dan program kerja linggau juara.
mana yang akan direaklisasikan pada tahun 2025, 2026, 2027, dan seterusnya -, tidak serta merta janji politik itu akan segera direalisasikan.
apalagi yang terkategorikan pada program yang ‘padat modal’ seperti : infra struktur, bantuan umkm, bantuan seragam gratis, umroh gratis dan lainnya.
hal ini penting untuk di pertimbangkan karena dalam beberapa momentum acara, walikota terpilih h. rahmat hidayat (yopi karim) menyampaikan ‘penegasan’ terhadap realisasi janji politiknya setelah dilantik seperti : renovasi pasar inpres, bantuan umkm, bantuan seragam gratis, dan sebagainya.
baca juga:soal pelantikan wali kota lubuk linggau terpilih, sekda: kami sudah mempersiapkan, teknisnya menunggu arahan 
baca juga:dibawah komando pj wali kota lubuk linggau, pelantikan wali kota terpilih sudah dipersiapkan
tentu yang bersangkutan memiliki ‘data yang akurat’ ketika menyampaikan komitmen ini kepada public, sebagai sebuah janji yang harus direalisasikan.
kembali pada judul tulisan membaca arah kebijakan kepemimpinan yok-terus, tentu akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka mampu men-siasati beberapa hambatan diatas terkai kesenjangan harapan, sdm serta anggaran secara smooth.
karena starting policy diawal masa kepemimpinan, dapat dijadikan tafsir bagi public, tentang bagaimana arah kebijakan kepemimpinan kota lubuklinggau 5 (lima) tahun kedepan.
akhirnya, bahwa sebagian besar pemilih kota lubuklinggau telah memberikan ‘kepercayaan’ serta mandate kepada pasangan h. rahmat hidayat, m.ikom dan h. rustam effendi, sh sebagai walikota dan wakil walikota terpilih kota lubuklinggau periode 2025-2030.
baca juga:11 daftar kepala daerah terpilih di bengkulu pada pilkada 2024, catat jadwal pelantikan diumumkan
baca juga:dprd oki gerak cepat usulkan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih 
dengan legitimasi suara 68,58% mayoritas pemilih, tentu merupakan ‘modal politik’ yang sangat signifikan dalam memulai kepemimpinan daerah.
pada saat yang sama, penulis meyakini bahwa yok-terus dengan tim kerja yang dimiliki telah memperhitungkan dan mempertimbangkan banyak hal untuk meng-garansi keberhasilan periode kepemimpinanya.
tulisan ini, hanyalah bagian dari relasi pemimpin dan rakyatnya untuk saling mengingatkan, serta (dalam istilah rapat sekda h. trisko defriansyah jajaran) sebagai ‘pengantar tugas’ bagi walikota/wakil walikota baru.
mayoritas materi adalah intisari dari tema diskusi dan obrolan di whattaps group (wag) dengan para pemangku kepentingan dominan seperti : h. taufik siswanto, se, mm (ketua tim kampanye yok-terus dan juga anggota dprd kota lubuklinggau), beberapa orang pejabat pemerintahan kota serta aktivis di hari-hari terakhir menjelang kepastian jadwal pelantikan.
baca juga:lapas narkotika muara beliti ikuti pelantikan pimpinan tinggi madya kementerian imigrasi dan pemasyarakatan
baca juga: 4 hal ini pemicu pelantikan calon kepala daerah terpilih pada pilkada serentak diundur maret 2025 
selamat di lantik dan bekerja h. rahmat hidayat, m.ikom dan h. rustam effendi, sh sebagai  walikota dan wakil walikota lubuklinggau periode 2025-2030 : semoga amanah dan sukses..!
penulis :
o anggota dprd kota lubuklinggau/ketua tim kampanye yok-terus
o peneliti pada sumatera initiative (suma) research & consulting

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 7 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan