Catat, Jadwal Libur Ramadan dan Idul Fitri PNS dan PPPK 2025

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Senin , 10 Feb 2025 - 23:14

BKN memperkenankan ASN menerapkan sistem kerja fleksibel atau Work From Anywhere selama dua hari dalam sepekan saat Ramadan 2025.-Foto: Klikers.id-

Kebijakan ini berlandaskan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025.

Dilansir dari disway.id, Kepala BKN Zudan Arif menjelaskan bahwa implementasi skema WFA diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), termasuk pimpinan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah.

Mereka memiliki kewenangan untuk menentukan jenis pekerjaan dan pegawai yang dapat menjalankan WFA sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Tidak semua ASN bisa menerapkan prinsip kerja fleksibel ini. Pegawai yang bertugas memberikan layanan langsung kepada masyarakat serta yang mendukung operasional pemerintahan tetap harus bekerja secara langsung di kantor.

Selain itu, fleksibilitas kerja ASN harus tetap mengedepankan kualitas layanan dan kinerja.

Peraturan tentang fleksibilitas kerja ASN telah tertuang dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023, khususnya dalam Pasal 8, yang memungkinkan pelaksanaan tugas kedinasan dengan model kerja fleksibel atau dikenal sebagai Flexible Working Arrangement (FWA).

Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Pasal 4 huruf f juga mengatur batasan kerja fleksibel ASN.

Zudan menekankan bahwa fleksibilitas kerja harus tetap mengacu pada aturan jam kerja yang telah ditentukan.

Meskipun memiliki fleksibilitas dalam waktu dan lokasi kerja, ASN tetap diwajibkan untuk masuk kerja, menyelesaikan tugasnya, serta menaati ketentuan jam kerja yang berlaku.

Selain itu, bagi pegawai ASN yang bekerja melebihi jam kerja yang telah ditetapkan, kelebihan jam kerja tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari penilaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan Perpres 21/2023.

catat, jadwal libur ramadan dan idul fitri pns dan pppk 2025                            koranlinggaupos.id - pemerintah telah menetapkan jadwal libur dan cuti bersama bagi pegawai negeri sipil (pns) serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) selama ramadan dan idul fitri 2025.
keputusan ini mengacu pada keputusan presiden (keppres) nomor 2 tahun 2025 yang menetapkan tanggal 2, 3, 4, dan 7 april 2025 sebagai cuti bersama dalam rangka hari raya idul fitri 1446 hijriah.
sementara itu, dilansir dari sumatereekspres.id hari raya idul fitri 1 syawal 1446 h diperkirakan jatuh pada senin, 31 maret 2025.
hingga saat ini, aturan jam kerja selama ramadan masih menunggu keputusan resmi.
baca juga:disdikbud lubuk linggau bagikan jadwal libur ramadhan dan idul fitri 2025, ada 5 poin penting
baca juga:surat edaran libur ramadhan untuk pelajar lubuk linggau segera dibagikan ke sekolah, begini bocorannya
namun, berdasarkan peraturan presiden (perpres) nomor 21 tahun 2023 tentang hari dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai asn (pns dan pppk), jam kerja instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dimulai pukul 08.00.
pada bulan ramadan, asn hanya akan bekerja selama 32 jam 30 menit per minggu, tidak termasuk waktu istirahat.
istirahat diberikan selama 30 menit per hari, kecuali pada hari jumat yang memiliki waktu istirahat lebih panjang, yakni 60 menit.
bagi instansi yang menerapkan sistem kerja lebih dari lima hari dalam seminggu, mereka diwajibkan menyesuaikan ketentuan ini.
baca juga:libur ramadan 2025, kemenag imbau madrasah di musi rawas adakan program peningkatan imtak 
baca juga:asik libur sekolah, awal puasa bulan ramadan kapan dimulai?
meskipun demikian, ketentuan ini tidak berlaku bagi personel tni, polri, perwakilan indonesia di luar negeri, serta pegawai asn yang bertugas di sektor keamanan.
sebagai bagian dari efisiensi anggaran negara, badan kepegawaian negara (bkn) memperkenankan asn menerapkan sistem kerja fleksibel atau work from anywhere (wfa) selama dua hari dalam sepekan.
kebijakan ini berlandaskan instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi apbn dan apbd 2025.
dilansir dari disway.id, kepala bkn zudan arif menjelaskan bahwa implementasi skema wfa diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaian (ppk), termasuk pimpinan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah.
baca juga:libur imlek tidak berpengaruh pada jumlah pengunjung objek wisata air terjun temam
baca juga:sekda muratara pastikan asn nambah libur disanksi 
mereka memiliki kewenangan untuk menentukan jenis pekerjaan dan pegawai yang dapat menjalankan wfa sesuai dengan kebutuhan organisasi.
tidak semua asn bisa menerapkan prinsip kerja fleksibel ini. pegawai yang bertugas memberikan layanan langsung kepada masyarakat serta yang mendukung operasional pemerintahan tetap harus bekerja secara langsung di kantor.
selain itu, fleksibilitas kerja asn harus tetap mengedepankan kualitas layanan dan kinerja.
peraturan tentang fleksibilitas kerja asn telah tertuang dalam perpres nomor 21 tahun 2023, khususnya dalam pasal 8, yang memungkinkan pelaksanaan tugas kedinasan dengan model kerja fleksibel atau dikenal sebagai flexible working arrangement (fwa).
baca juga:libur nasional isra miraj dan imlek masih kerja? harus dapat uang lembur, begini aturannya
baca juga:antisipasi gangguan kamtibmas saat libur panjang, ini yang dilakukan personil polres musi rawas 
selain itu, peraturan pemerintah (pp) nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns pasal 4 huruf f juga mengatur batasan kerja fleksibel asn.
zudan menekankan bahwa fleksibilitas kerja harus tetap mengacu pada aturan jam kerja yang telah ditentukan.
meskipun memiliki fleksibilitas dalam waktu dan lokasi kerja, asn tetap diwajibkan untuk masuk kerja, menyelesaikan tugasnya, serta menaati ketentuan jam kerja yang berlaku.
selain itu, bagi pegawai asn yang bekerja melebihi jam kerja yang telah ditetapkan, kelebihan jam kerja tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari penilaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan perpres 21/2023.
baca juga:libur panjang, kunjungan tatap muka di lapas lubuk linggau di tutup sementara. ini jadwalnya 
baca juga: jatuh tempo pajak pada hari libur tidak kena denda
terkait implementasi skema kerja fleksibel di lingkungan bkn sendiri, zudan mengungkapkan bahwa pihaknya masih terus melakukan evaluasi.
saat ini, skema yang tengah dikaji adalah pola kerja dengan dua hari wfa dan tiga hari work from office (wfo).
formula dua hari wfa dan tiga hari wfo akan segera diterapkan. namun, efektivitas dan efisiensi tetap menjadi prioritas utama, dengan tetap memastikan kualitas layanan publik yang optimal.
dengan adanya kebijakan ini, diharapkan asn tetap dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa mengurangi efektivitas layanan publik, terutama selama bulan ramadan dan idul fitri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 11 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan