Kebijakan Wali Kota Lubuk Linggau Terbukti, Tak Ada Lagi Pungutan Kepada Pedagang Kaki Lima

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Sabtu , 15 Mar 2025 - 22:28

Para pedagang kaki Lima jualan di Jalan Jenderal Sudirman Kota Lubuk Linggau Sabtu 15 Maret 2025. -Foto: Muhammad Yasin-Linggau Pos

Dulu pada saat pertama berdagang tidak diminta uang lapak.

Tapi pedagang baru sekarang diminta uang lapak.

Besarannya variasi dari Rp 500.000 hingga Rp 1 juta lebih.

"Kalau kami dulu tidak diminta uang lapak. Tapi pedagang baru sekarang diminta uang lapak," akunya.

Udin mengaku sangat bersyukur Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat menghapuskan pungutan kepada pedagang.

Ia berharap kebijakan Wali Kota Lubuk Linggau tersebut tidak hanya saat ini saja tapi seterusnya.

Kalau retribusi resmi menurutnya tidak masalah. Pedagang tidak keberatan.

"Kami tidak keberatan kalau retribusi resmi hanya Rp 3.000 dan itu uangnya masuk kas daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan," paparnya.

"Kami keberatan pungutan tidak resmi, karena memberatkan," paparnya

Ia menyatakan agar Pemkot Lubuk Linggau memasang spanduk atau pun plang tentang tidak ada pungutan di terhadap pedagang dan sertakan nomor ponsel pengaduan.

kebijakan wali kota lubuk linggau terbukti, tak ada lagi pungutan kepada pedagang kaki lima                            koranlinggaupos.id - udin salah seorang pedagang kaki lima (pkl)  di jalan jenderal sudirman kota lubuk linggau mengucapkan rasa syukur karena tidak ada pungutan kepada pedagang seperti yang dijanjikan wali kota lubuk linggau, h rachmat hidayat, m.i.kom.
"alhamdulillah hari ini (sabtu 15 maret 2025) tidak ada pungutan baik retribusi resmi maupun keamanan. tidak ada yang nagih satu orang pun," katanya kepada koranlinggaupos.id.
biasanya tambah udin banyak sekali pungutan, dalam satu hari fajar harus mengeluarkan uang rp 16.000 yang terdiri dari rp 3.000 retribusi resmi ada karcisnya dan tanggal yang tertera di karcis sesuai dengan tanggal hari penarikan. 
selebihnya rp 12.000 pungutan tidak resmi untuk keamanan dan kebersihan. 
baca juga:pandemi covid-19 masih berdampak ke pedagang kaki lima di musi rawas
baca juga:mochindy kualitas bintang lima, harga kaki lima
menurutnya total rp 12.000 tersebut bukan ditagih oleh satu orang tapi 6 orang yang berbeda satu orang nagih bayar rp 2.000. 
menurutnya mereka meminta terkesan memaksa. 
“kalau mereka datang lagi ramai dan kami sibuk melayani pembeli, kami minta datang lagi nanti mereka tidak mau. cepat-cepat kata mereka. karena kami mau aman dikasih saja," akunya.
kalau mau lebaran lain lagi mereka minta thr (tunjangan hari raya) besaran yang diminta variasi. 
baca juga:kedai batu urip lubuk linggau, harga kaki lima rasa bintang lima
baca juga:martabak bangka serba rp 10.000 di lubuklinggau, harga kaki lima rasa bintang lima
“kalau kami rp 50.000 dikasih rp 25.000 tidak mau, minta rp 50.000,” jelasnya.
udin mengaku berdagang di kawasan tersebut sejak tahun 2017.
dulu pada saat pertama berdagang tidak diminta uang lapak.
tapi pedagang baru sekarang diminta uang lapak.
baca juga:maklor zainal, camilan kaki lima yang banyak di serbu anak-anak
baca juga:minuman tok-tok drink premium, minuman ala cafe kaki lima di lubuklinggau
besarannya variasi dari rp 500.000 hingga rp 1 juta lebih.
"kalau kami dulu tidak diminta uang lapak. tapi pedagang baru sekarang diminta uang lapak," akunya.
udin mengaku sangat bersyukur wali kota lubuk linggau,  h rachmat hidayat menghapuskan pungutan kepada pedagang. 
ia berharap kebijakan wali kota lubuk linggau tersebut tidak hanya saat ini saja tapi seterusnya.
baca juga:toko jam tangan ari, kualitas bintang lima harga kaki lima
baca juga:yuk intip resep es cendol ala jajanan kaki lima khas malang
kalau retribusi resmi menurutnya tidak masalah. pedagang tidak keberatan. 
"kami tidak keberatan kalau retribusi resmi hanya rp 3.000  dan itu uangnya masuk kas daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan," paparnya.
"kami keberatan pungutan tidak resmi, karena memberatkan," paparnya 
ia menyatakan agar pemkot lubuk linggau memasang spanduk atau pun plang tentang tidak ada pungutan di terhadap pedagang dan sertakan nomor ponsel pengaduan.
baca juga:jaga stabilitas harga disperindag mura gelar operasi pasar
baca juga:jelang lebaran, wali kota lubuk linggau minta disperindag kembali adakan operasi pasar 
"kalau ada yang menarik pungutan liar melapor  kemana, sebaiknya cantumkan nomor hp pengaduan sehingga memudahkan masyarakat untuk melapor,"  katanya menyarankan.
ia mengaku mendung progam pemkot lubuk linggau menata pedagang. 
pernyataan hampir sama juga dikatakan oleh uda.
pedagang yang sudah lama jualan di jalan jendral sudirman mengucapkan terima kasih kepada wali kota yang telah membebaskan pedagang dari pungutan
baca juga:cegah kemacetan dan copet di pasar kaget, ini yang dilakukan personil polres mura
baca juga:harga kebutuhan pokok di pasar b srikaton masih tinggi di 10 hari puasa
"semoga kebijakan tersebut seterusnya tidak hanya sesaat saja," ucapnya.
ia juga mengaku saat menjelang lebaran ada istilah thr. 
"kalau mau lebaran mereka minta thr," ungkapnya.
pedagang satu ini mengaku tidak kebaratan bayar retribusi resmi. 
baca juga:kendalikan lonjakan harga, pemkab muba adakan operasi pasar ramadhan
baca juga:disperindag lubuk linggau adakan operasi pasar, belanja pangan murah catat jadwal dan lokasinya
"kalau retribusi resmi  tidak masalah kami tidak keberatan," tambahnya. 
sebelumnya diberitakan, wali kota lubuk linggau, h rachmat hidayat, m.i.kom tepati janji kampanye kepada pedagang kaki lima  (pkl) membebaskan pedagang dari pungutan.
wali kota mengaku sengaja datang ke pedang di jalan jenderal sudirman, pasar inpres lubuk linggau untuk menepati janji kampanye sekaligus membantah isu yang beredar bahwa dirinya akan mengusir pkl.
"saya datang ke sini menepati janji kampanye. mulai hari ini tanggal 14 maret hingga 14 april tidak ada pungutan apapun terhadap pedagang," kata pria yang akrab disapa happy karim kepada pkl di jalan jendral sudirman kota lubuk linggau, jumat 14 maret 2025.
baca juga:kendalikan harga pemkot lubuk linggau akan adakan operasi pasar
baca juga:tekan inflasi disperindag musi rawas, gelar operasi pasar 
menurut wali kota penghapusan pungutan akan dievaluasi.
"sementara ini kita terapkan 1 bulan dulu, sambil jalan dievakuasi," jelasnya.
menurut pria yang akrab disapa yoppy karim ia mendapatkan informasi bahwa biasanya menjelang lebaran banyak pungutan terhadap pedagang.
"mulai hari ini tidak ada lagi pungutan terhadap pedagang, kalau ada yang melakukan artinya pungli (pungutan liar). kalau ada yang melakukan pungutan laporkan kepada kami," tambahnya.
baca juga:buka pasar ramadhan di sungai lilin, wabup muba : jangan jual makanan basi
baca juga:pasar inpres lubuk linggau bakal jadi semi modern
mengenai keamanan penjaga malam nanti akan dikondisikan.
"keamanan penjaga malam nanti kita kondisikan," tegasnya.
menurut wali kota, pelaku pungli akan diproses hukum.
"kalau ada yang pungli akan kita proses hukum karena kita sudah kerjasama dengan polres lubuk linggau," tegasnya.
baca juga:harga daging sapi, daging ayam, dan cabai di pasar inpres lubuk linggau mulai naik, tembus rp 140 ribu per kg
baca juga:kendalikan inflasi disperindag mura akan gelar operasi pasar saat ramadhan 
kebijakan wali kota ini diputuskan supaya pedagang tidak terbebani dengan pungutan kebersihan, keamanan, serta retribusi-retribusi lain sehingga memberatkan pedagang.
yoppy karim selaku wali kota menegaskan dirinya tidak mau rakyatnya ditekan, tidak mau pedagang diperas.
"saya tidak mau rakyat saya ditekan, pedagang saya diperas. dengan tidak terbebani pungutan agar pedagang bisa menabung untuk keperluan lain seperti untuk anak sekolah dan sebagainya. kedepan sekolah sd dan smp kita gratiskan," tegasnya.
wali kota menjelaskan dirinya sengaja menemui pkl untuk membuktikan bahwa dirinya tidak akan mengusir pkl seperti yang diisukan selama ini.
baca juga:sidak pasar, pemkab muba pastikan stok dan harga pangan stabil
baca juga:jelang ramadhan 2025, disperindag gelar operasi pasar jual kebutuhan pangan dengan harga distributor
"saya tegaskan tidak mungkin saya mengusir pedagang. saya tidak akan mengusir pedagang," tegasnya.
menurut wali kota kebijakannya menghapus pungutan kepada pkl tersebut akan dipasang spanduk bebas pungutan. hal itu dilakukan agar diketahui oleh seluruh masyarakat.
"kalau ada yang berani merusaknya akan diproses secara hukum," paparnya.
wali kota meminta kepada pedagang untuk menjaga kebersihan.
baca juga:pemkot palembang gelar pasar murah ramadan 2025 di 18 kecamatan, ini daftarnya
baca juga:pemkot lubuk linggau gelar operasi pasar gas lpg 3 kg di eks kompi
"karena kebersihan tidak dipungut pedagang harus menjaga kebersihan masing-masing setelah berdagang sampah dikumpulkan jangan berserakan. kalau berserakan terpaksa kita tarik lagi uang kebersihan. bagaimana siap ?," tanya wali kota.
"pedagang menjawab siap pak wali," jawabnya.   
kepada pedagang wali kota mengukapkan bahwa nantinya pedagang akan ditata.
tapi nanti setelah pasar inpres di bangun baru.
baca juga:sidak pasar, pemkab musi rawas berharap pedagang tak naikan harga terlalu tinggi
baca juga:banding spek poco seri x7 5g dan x7 pro 5g, pesaing android di pasar indonesia
"kalau urusan dengan pt kai selesai pasar inpres dibangun baru agar pedagang tertata. semua pedagang jualan di dalam pasar tidak boleh jualan di pinggir jalan seperti saat ini. tapi kalau sekarang kita belum bisa menata," ungkapnya.
tidak hanya di pasar inpres kebijakan penghapusan ini juga berlaku di seluruh pasar tradisional milik pemkot lubuk linggau diantaranya pasar bukit sulap (pbs), pasar satelit, pasar ikan simpang periuk, pasar moneng sepati.  
pernyataan wali kota disampaikan dihadapan pedagang mendengar kabar tersebut mereka bergembira.
sejumlah pedagang mengaku per hari harus mengeluarkan uang rp 16 ribu yang terdiri retribusi rp 3 ribu, rp 13 ribu lagi untuk keamanan dan kebersihan, keamanan ada dua.
baca juga:mentan amran pimpin operasi pasar pangan murah, libatkan 4.500 gerai kantor pos seluruh indonesia
baca juga:uang koin rp 1.000 kelapa sawit dan rp 500 melati resmi dicabut, ini syarat, cara tukar, dan harga di pasaran
"retribusi yang resmi hanya rp 3 ribu selebihnya keamanan dan kebersihan," ungkapan meminta namanya tidak ditulis.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, MINGGU, 16 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan