Ungkap Dugaan Korupsi Peningkatan Prasarana Perkeretaapian Stasiun Lahat-Lubuk Linggau

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Senin , 15 Sep 2025 - 21:47

Wadir Krimsus Polda Sumsel AKBP Listiyono Dwi Nugroho saat merilis kasus tersebut di Mapolda Sumsel, Senin pagi 15 September 2025- Foto: Sumatera Ekspres-

SUMSEL, KORANLINGGAUPOS.ID - Dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan prasarana perkeretaapian di Stasiun Lahat-Lubuk Linggau anggaran APBN Tahun 2022 menyebabkan kerugian negara Rp1,95 miliar .

Bahkan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan telah menetapkan dua tersangka.

Hal ini disampaikan Wadir Krimsus Polda Sumsel AKBP Listiyono Dwi Nugroho saat merilis kasus tersebut di Mapolda Sumsel, Senin pagi 15 September 2025.

Kasus ini bermula dari Laporan Polisi Nomor : LP/A/59/IX/2024, tertanggal 17 September 2024.

Setelah serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan, penyidik mengeluarkan beberapa Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), termasuk terhadap dua nama utama yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kedua tersangka yaitu oknum ASN pada Kementerian Perhubungan yang menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang bernama Panji Rangga Kusuma dan Achmad Faisal selaku Direktur CV Binoto sebagai perusahaan pelaksana proyek alias rekanan.

Listiyono mengatakan, kedua tersangka diduga berperan dalam penyimpangan pelaksanaan kontrak bernilai Rp11,97 miliar tersebut.

Pihak kepolisian lalu mengungkap modus operandi dan temuan BPK dari kasus tersebut. Seperti, diadakan kontrak pekerjaan ditandatangani pada 12 September 2022 dengan target selesai 31 Desember 2022.

Namun, proyek di Stasiun Lubuk Linggau baru rampung 23 Januari 2023.

“Anehnya, keterlambatan itu tidak dikenai sanksi denda yang seharusnya dikenakan sebesar Rp248 juta," jelas AKBP Listiyono Dwi Nugroho dikutip dari sumateraekspres.id.

ungkap dugaan korupsi peningkatan prasarana perkeretaapian stasiun lahat-lubuk linggau                             sumsel, koranlinggaupos.id - dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan prasarana perkeretaapian di stasiun lahat-lubuk linggau anggaran apbn tahun 2022 menyebabkan kerugian negara rp1,95 miliar .
bahkan, direktorat reserse kriminal khusus (ditreskrimsus) polda sumatera selatan  telah menetapkan dua tersangka.
hal ini disampaikan wadir krimsus polda sumsel akbp listiyono dwi nugroho saat merilis kasus tersebut di mapolda sumsel, senin pagi 15 september 2025.
kasus ini bermula dari laporan polisi nomor : lp/a/59/ix/2024, tertanggal 17 september 2024.
baca juga:siapa muhammad kerry adrianto? anak riza chalid yang jadi tersangka korupsi pertamina 2025
baca juga:riza chalid the gasoline godfather, buronan kasus korupsi pertamina terbesar sepanjang sejarah
setelah serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan, penyidik mengeluarkan beberapa surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (spdp), termasuk terhadap dua nama utama yang ditetapkan sebagai tersangka. 
kedua tersangka yaitu oknum asn pada kementerian perhubungan yang menjabat pejabat pembuat komitmen (ppk) di balai teknik perkeretaapian kelas ii palembang bernama panji rangga kusuma dan achmad faisal  selaku direktur cv binoto sebagai perusahaan pelaksana proyek alias rekanan.
listiyono mengatakan, kedua tersangka diduga berperan dalam penyimpangan pelaksanaan kontrak bernilai rp11,97 miliar tersebut.
pihak kepolisian lalu mengungkap modus operandi dan temuan bpk dari kasus tersebut. seperti, diadakan kontrak pekerjaan ditandatangani pada 12 september 2022 dengan target selesai 31 desember 2022.
baca juga:nadiem masuk daftar 10 menteri zaman presiden jokowi terjerat kasus korupsi 
baca juga:terhubung langsung dengan google, ini 5 tersangka tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook
namun, proyek di stasiun lubuk linggau baru rampung 23 januari 2023. 
“anehnya, keterlambatan itu tidak dikenai sanksi denda yang seharusnya dikenakan sebesar rp248 juta," jelas akbp listiyono dwi nugroho dikutip dari sumateraekspres.id.
setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ahli konstruksi menemukan kekurangan volume pekerjaan serta mutu beton yang tidak sesuai spesifikasi. 
hal ini diperkuat oleh laporan hasil pemeriksaan investigatif bpk ri nomor: 86/lhp/xxi/12/2024, yang mengungkap kerugian negara.
pertama, ahli kontruksi menemukan, kekurangan volume pekerjaan rp1,58 miliar, lalu mutu pekerjaan tidak sesuai sebesar rp121 juta, dan tidak dikenakan denda keterlambatan sebesar rp248 juta. 
baca juga:kasus dugaan korupsi di pmi lubuk linggau masih tunggu hasil penghitungan bpkp sumsel 
baca juga:kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit, direktur pt bss dab pt sal diperiksa penyidik 
"untuk total kerugian negara mencapai rp1.958.885.447,16," jelas akbp listiyono dwi nugroho.
dalam proses penyidikan, polisi telah menyita 109 dokumen penting mulai dari kontrak, progres kegiatan, hingga rekening koran.
“selain itu, sebanyak 24 saksi diperiksa, termasuk pejabat kementerian perhubungan, pelaksana lapangan, konsultan pengawas, hingga supplier material," imbuh akbp listiyono dwi nugroho.
ditkrimsus polda sumsel juga meminta tiga ahli turut dimintai keterangan, yakni ahli dari lkpp, ahli konstruksi, dan auditor bpk ri.
kedua tersangka dijerat dengan uu no 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yakni pasal 2 memperkaya diri/orang lain yang merugikan negara dengan ancaman pidana penjara hingga 20 tahun, denda hingga rp 1 miliar dan pasal 3 penyalahgunaan kewenangan jabatan yang merugikan negara dengan ancaman pidana hingga 20 tahun, denda hingga rp1 miliar dan pasal 55 kuhp turut serta melakukan tindak pidana.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 16 SEPTEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan