Waduh, Ada 265 Laporan Masuk ke MK

Reporter: RIENA |

Editor: RIENA |

Senin , 25 Mar 2024 - 22:23

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo-Foto : Disway.id -

Selain laporan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden, juga ada 253 permohonan PHPU Anggota DPR/DPRD, serta 10 permohonan PHPU Anggota DPD.

Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah melakukan konsolidasi bersama dengan seluruh jajaran KPU Divisi Hukum se-Indonesia untuk menghadapi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Komisioner KPU RI, Mochammad Afifuddin dikutip dari Disway.id Senin, 25 Maret 2024.

Dia menambahkan konsolidasi bersama jajaran KPU Divisi Hukum se-Indonesia itu dilakukan selama tiga hari, sejak Minggu sampai dengan Selasa, 24-26 Maret 2024.

Afifuddin menjelaskan bahwa selama konsolidasi dilakukan, pihaknya akan menyiapkan strategi seperti jawaban saat sidang nanti hingga bukti-bukti yang akan ditunjukan.

"Kegiatan ini bagian dari konsolidasi menyiapkan strategi, jawaban, dan bukti-bukti untuk menjawab segala gugatan di MK, baik terkait Pilpres, Pileg, maupun pemilihan DPD," jelas Mochammad Afifuddin.

Diketahui, Afifuddin menyebutkan perkara sengketa PHPU yang didaftarkan sejak Kamis, 21 Maret 2024 lalu mengalami penurunan dan pendaftaran yang dilakukan selama tiga hari itu mengalami penurunan hingga 19.71 persen.

"Perkara sengketa hasil Pemilu (PHPU) yang didaftarkan pada Pemilu 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan perkara PHPU Pemilu 2019," ucap Afifuddin.

Adapun penjelasan lebih lanjut, kata Afifuddin, pada perkara PHPU 2019, MK menerima 340 perkara dengan rincian perkara yang didaftarkan ada 340.

Lalu yang diperiksa sampai dengan tahap pembuktian pada perkara PHPU 2019 lalu, yaitu sebanyak 122 perkara. Namun yang dikabulkan hanya 12 perkara.

Sedangkan pada perkara PHPU 2024, terdapat 273 perkara berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) yang diterbitkan oleh MK pada Minggu, 24 Maret 2024 pukul 19.00 WIB. Yakni Pilpres 2 pengajuan permohonan. Pileg DPR dan DPRD 259 pengajuan permohonan. DPD 12 pengajuan permohonan. (*)

waduh, ada 265 laporan masuk ke mk                            jakarta, koranlinggaupos.id - ratusan laporan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) tahun 2024 sudah diterima oleh mahkama konstitusi (mk). hingga kemarin terdata, ada 265 laporan permohonan phpu yang sudah masuk.
dikutip dari disway.id, ketua mk suhartoyo mengatakan jumlah laporan phpu sebanyak itu meningkat dibandingkan pada pemilu 2019 lalu.
"kalau secara jumlah masih banyak yang sekarang. dulu kan 262, ini prediksinya bisa lebih," ujar suhartoyo .
sebagai informasi, jumlah sementara permohonan phpu tahun 2024 per minggu, 24 maret 2024 pukul 15.30 wib ialah 265 perkara. jumlah ini sedikit lebih banyak dari permohonan phpu tahun 2019 yakni 262 perkara.
meskipun begitu, suhartoyo menjelaskan bahwa jumlah permohonan phpu 2024 masih dapat berubah lantaran petugas masih melakukan proses verifikasi terhadap berkas permohonan yang masuk. 
baca juga:pj bupati muba apriyadi pastikan ikut bertarung di pilkada muba
nomor akta pengajuan permohonan pemohon (ap3) diterima pemohon setelah berkas permohonan diverifikasi. kemudian petugas menginput permohonan di laman mkri.id berdasarkan ap3 yang diterbitkan. 
untuk phpu pileg, mk menerima permohonan dari partai politik (parpol) maupun calon legislatif (caleg) itu sendiri atau perseorangan.
“jumlah akan meningkat, karena yang perseorangan nanti akan dikeluarkan (dari permohonan yang diajukan partai)," jelas suhartoyo.
"karena kan pengajuan permohonan itu bisa partai, bisa perorangan, peraturan mk-nya kan begitu,” sambungnya.
jumlah permohonan phpu tahun 2019 sebanyak 262 perkara yang terdiri dari satu permohonan phpu presiden dan wakil presiden yang diajukan pasangan calon prabowo subianto-sandiaga salahuddin uno serta permohonan phpu anggota dpr/dprd maupun dpd terdapat 261 perkara. 
baca juga:siap-siap, 22 april mk umumkan putusan perkara sengketa pilpres
sementara, jumlah permohonan phpu tahun 2024 sebanyak 265 perkara itu, terdiri dari dua permohonan phpu presiden dan wakil presiden yang diajukan pasangan calon nomor urut 01 anies rasyid baswedan dan abdul muhaimin iskandar. pasangan yang disingkat 'amin' ini melaporkan perkara tersebut tepat sehari setelah komisi pemilihan umum (kpu) menetapkan pemenang jumlah suara pemilu 2024 pada 20 maret 2024, yang artinya pasangan amin melaporkan ke mk pada 21 maret 2024.
lalu menyusul pasangan calon nomor urut 03 ganjar pranowo dan mahfud md yang melaporkan perkara tersebut pada hari terakhir pendaftaran pelaporan, yakni jumat, 23 maret 2024.
selain laporan permohonan phpu presiden dan wakil presiden, juga ada 253 permohonan phpu anggota dpr/dprd, serta 10 permohonan phpu anggota dpd. 
sementara komisi pemilihan umum (kpu) ri tengah melakukan konsolidasi bersama dengan seluruh jajaran kpu divisi hukum se-indonesia untuk menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) 2024 di mahkamah konstitusi (mk). 
baca juga:waduh, thn amin minta pemungutan suara diulang
hal tersebut disampaikan langsung oleh komisioner kpu ri, mochammad afifuddin  dikutip dari disway.id senin, 25 maret 2024. 
dia menambahkan konsolidasi bersama jajaran kpu divisi hukum se-indonesia itu dilakukan selama tiga hari, sejak minggu sampai dengan selasa, 24-26 maret 2024. 
afifuddin menjelaskan bahwa selama konsolidasi dilakukan, pihaknya akan menyiapkan strategi seperti jawaban saat sidang nanti hingga bukti-bukti yang akan ditunjukan. 
"kegiatan ini bagian dari konsolidasi menyiapkan strategi, jawaban, dan bukti-bukti untuk menjawab segala gugatan di mk, baik terkait pilpres, pileg, maupun pemilihan dpd," jelas mochammad afifuddin. 
diketahui, afifuddin menyebutkan perkara sengketa phpu yang didaftarkan sejak kamis, 21 maret 2024 lalu mengalami penurunan dan pendaftaran yang dilakukan selama tiga hari itu mengalami penurunan hingga 19.71 persen. 
baca juga:momen mensos tri rismaharini, nangis di tengah rapat kerja komisi viii dpr ri pada selasa 19 maret 
"perkara sengketa hasil pemilu (phpu) yang didaftarkan pada pemilu 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan perkara phpu pemilu 2019," ucap afifuddin. 
adapun penjelasan lebih lanjut, kata afifuddin, pada perkara phpu 2019, mk menerima 340 perkara dengan rincian perkara yang didaftarkan ada 340. 
lalu yang diperiksa sampai dengan tahap pembuktian pada perkara phpu 2019 lalu, yaitu sebanyak 122 perkara. namun yang dikabulkan hanya 12 perkara. 
sedangkan pada perkara phpu 2024, terdapat 273 perkara berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon (ap3) yang diterbitkan oleh mk pada minggu, 24 maret 2024 pukul 19.00 wib. yakni pilpres 2 pengajuan permohonan. pileg dpr dan dprd 259 pengajuan permohonan. dpd 12 pengajuan permohonan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 26 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan