Tahun 2024, 65 Warga Musi Rawas Memilih Menjadi TKI, Ini Alasannya?

Reporter: GILANG ANDIKA |

Editor: RIENA FITRIANI MARIS |

Senin , 06 Jan 2025 - 23:20

Kepala Disnakertrans Kabupaten Mura, Alexander Akbar.-Foto: Gilang Andika-Linggau Pos

Tetapi ada beberapa negara pembiayaan gratis seperti negara Malaysia.

Meskipun bayar, dari pihak perusahaan ada keringanan biaya dengan menggunakan dana talangan atau hutang dulu dengan perusahaan.

Baru waktu gajian di bayar untuk hutang tersebut.

Sedangkan syarat non formal tidak ditentukan lulusan sekolah apa beda dengan yang formal.

Tetapi yang penting orang yang bersangkutan harus memiliki sertifikat pelatihan dari Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP).

Untuk non formal juga harus mengeluarkan biaya, tetapi terkhusus non formal biayanya di talang oleh perusahaan.

Persamaannya, baik syarat formal dan non formal harus sama-sama mempunyai izin orang tua, suami dan anak yang harus mengetahui pemerintah setempat, Kades atau Lurah.

tahun 2024, 65 warga musi rawas memilih menjadi tki, ini alasannya?                             koranlinggaupos.id - sepanjang tahun 2024, ada 65 warga di kabupaten musi rawas (mura), memilih merantau ke luar negeri untuk menjadi tenaga kerja indonesia (tki).
data ini dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten mura.
saat dibincangi koranlinggaupos.id kepala disnakertrans kabupaten mura alexander akbar melalui kabid penta & pkk christiandi mengatakan sama seperti tahun sebelumnya, sebanyak 65 warga mura pilih jadi tki
“di tahun 2024, kita mendata warga mura yang pergi keluar negeri untuk menjadi tki sebanyak 65 warga, baik laki-laki dan perempuan,” ungkap christiandi.
baca juga:kemnaker catat 63 ribu tenaga kerja kena phk, ini 3 wilayah angka phk tertinggi
baca juga:disnaker mura rutinkan pengawasan tenaga kerja asing
dari 65 warga tersebut, kebanyakan masyarakat bekerja sebagai asisten rumah tangga, baby sister, dan penjaga lansia di berbagai negara seperti malaysia, singapura hongkong, taiwan, turki dan arab.
tetapi dari semua masyarakat yang bekerja sebagai tki, kebanyakan masyarakat bekerja sebagai non formal dari pada kerja formal.
dimana dari 65 warga kabupaten mura, kebanyakan dari masyarakat kecamatan tugumulyo, megang sakti, dan purwodadi.
lalu apa bedanya antara bekerja non formal dan kerja formal ?
baca juga:pj wako ingatkan tenaga kerja lokal ke investor di lubuk linggau
baca juga:ketua yayasan budi utomo, lapor ke wakil menteri tenaga kerja, sekolah swasta saat ini terzolimi 
ia menjelaskan untuk bekerja formal, untuk masyarakat yang ingin menjadi tki harus melengkapi berbagai syarat seperti menyiapkan ijazah sma, berbadan sehat, tidak ada tato maupun bertindik.
dan untuk formal ada syarat biaya yang ditentukan perusahaan.
tetapi ada beberapa negara pembiayaan gratis seperti negara malaysia.
meskipun bayar, dari pihak perusahaan ada keringanan biaya dengan menggunakan dana talangan atau hutang dulu dengan perusahaan.
baca juga:pt hyundai motors mencari tenaga kerja khusus spesialis kemitraan, berikut kriteriannya dan syaratnya
baca juga:dprd tetapkan rencana kerja 2025, berikut pesan pj bupati muba
baru waktu gajian di bayar untuk hutang tersebut.
sedangkan syarat non formal tidak ditentukan lulusan sekolah apa beda dengan yang formal.
tetapi yang penting orang yang bersangkutan harus memiliki sertifikat pelatihan dari badan nasional sertifikat profesi (bnsp).
untuk non formal juga harus mengeluarkan biaya, tetapi terkhusus non formal biayanya di talang oleh perusahaan. 
baca juga:bupati mura serahkan santunan kematian bpjs ketenagakerjaan dan berikan penghargaan bagi 14 asn jelang pensiun
baca juga:bupati ogan ilir minta kaji ulang kerjasama dengan bpjs kesehatan
persamaannya, baik syarat formal dan non formal harus sama-sama mempunyai izin orang tua, suami dan anak yang harus mengetahui pemerintah setempat, kades atau lurah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 7 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan