Sedih! Kategori Tenaga Honorer ini Mulai Berhentikan Pemerintah, Ini Alasannya

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Kamis , 13 Feb 2025 - 08:38

Sedih! Kategori Tenaga Honorer ini Mulai Hentikan Pemerintah, Ini Alasannya-Tangkap Layar -

Sejumlah daerah sudah mulai mengambil langkah untuk merumahkan tenaga honorer yang masa kerjanya belum mencapai dua tahun.

Misalnya, di Kabupaten Kudus dan Penajam Paser Utara, ratusan tenaga honorer telah diberhentikan.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPSDM) Kabupaten Kudus, Putut Winarno, menyatakan bahwa sekitar 700 tenaga honorer di wilayahnya telah dirumahkan karena mereka merupakan hasil pendataan tahun 2024.

Langkah ini kemungkinan besar akan diikuti oleh pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Salah satu alasan utama pemutusan kontrak tenaga honorer adalah tidak adanya dasar hukum dan anggaran untuk menggaji mereka.

Tanpa surat keputusan (SK) resmi, pemda tidak dapat mengalokasikan gaji untuk tenaga honorer yang belum memenuhi syarat masa kerja.

Bagaimana Nasib Tenaga Honorer yang Diberhentikan?

Hingga saat ini, pemda masih menunggu keputusan dari MenPAN RB mengenai nasib tenaga honorer yang terdampak kebijakan ini.

Ada dua kemungkinan yang masih dipertimbangkan:

1. Dirumahkan Sementara

Jika nantinya ada kebijakan baru yang memperbolehkan rekrutmen tenaga honorer, mereka mungkin bisa kembali bekerja.

2. Diberhentikan Secara Permanen

sedih! kategori tenaga honorer ini mulai berhentikan pemerintah, ini alasannya                            koranlinggaupos.id- pemerintah terus melakukan penataan tenaga honorer di berbagai instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. 
langkah penataan tenaga honorer ini merupakan bagian dari implementasi undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (uu asn), yang mengatur status kepegawaian di lingkungan pemerintahan.
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb), rini widyantini, menegaskan bahwa tenaga honorer akan ditata melalui seleksi cpns dan pppk tahun 2024. 
namun, tidak semua tenaga honorer dapat mengikuti seleksi ini.
tenaga honorer di bawah 2 tahun tidak bisa ikut seleksi pppk 2024
baca juga:galau dan sedih! ini 5 kategori tenaga honorer tidak bisa diangkat menjadi pppk tahun 2025
salah satu ketentuan yang ditegaskan dalam kebijakan ini adalah bahwa tenaga honorer yang memiliki masa kerja di bawah dua tahun tidak dapat mengikuti seleksi pppk 2024, baik tahap pertama maupun tahap kedua.
mulai februari 2025, pemerintah daerah (pemda) akan mulai memberhentikan tenaga honorer dengan masa kerja kurang dari dua tahun. 
kebijakan ini didasarkan pada pasal 65 ayat 1 uu asn 2023, yang melarang pejabat pembina kepegawaian untuk mengangkat pegawai non-asn dalam jabatan asn.
 baca juga:mendagri ngamuk! tenaga honorer didaftarkan tidak? konfirmasi tidak siap-siap saja
jika ada pejabat pemerintah yang tetap mengangkat pegawai non-asn, mereka dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
larangan pengangkatan tenaga non-asn ini sebenarnya sudah diberlakukan sejak tahun 2022. 
namun, baru pada 2025 kebijakan ini mulai diterapkan secara luas di seluruh instansi pemerintah.
beberapa pemda sudah mulai merumahkan tenaga honorer
baca juga:kabar baik! tenaga honorer tidak lulus pppk, masih dapat gaji dan tunjangannya di 2025 segini nominalnya
sejumlah daerah sudah mulai mengambil langkah untuk merumahkan tenaga honorer yang masa kerjanya belum mencapai dua tahun. 
misalnya, di kabupaten kudus dan penajam paser utara, ratusan tenaga honorer telah diberhentikan.
kepala badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan (bkpsdm) kabupaten kudus, putut winarno, menyatakan bahwa sekitar 700 tenaga honorer di wilayahnya telah dirumahkan karena mereka merupakan hasil pendataan tahun 2024.
baca juga:galau dan sedih! ini 5 kategori tenaga honorer tidak bisa diangkat menjadi pppk tahun 2025
langkah ini kemungkinan besar akan diikuti oleh pemerintah daerah lainnya di seluruh indonesia. 
salah satu alasan utama pemutusan kontrak tenaga honorer adalah tidak adanya dasar hukum dan anggaran untuk menggaji mereka. 
tanpa surat keputusan (sk) resmi, pemda tidak dapat mengalokasikan gaji untuk tenaga honorer yang belum memenuhi syarat masa kerja.
bagaimana nasib tenaga honorer yang diberhentikan?
baca juga:tenaga honorer tidak ikut seleksi, auto jadi pppk paruh waktu dengan 5 ketentuan ini
hingga saat ini, pemda masih menunggu keputusan dari menpan rb mengenai nasib tenaga honorer yang terdampak kebijakan ini.
ada dua kemungkinan yang masih dipertimbangkan:
1. dirumahkan sementara
jika nantinya ada kebijakan baru yang memperbolehkan rekrutmen tenaga honorer, mereka mungkin bisa kembali bekerja.
baca juga:tenaga honorer harus ikuti proses formalitas ini, pemda tak boleh langsung angkat pppk baru
2. diberhentikan secara permanen
jika aturan tetap diberlakukan ketat, tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat kemungkinan besar tidak akan mendapat kesempatan untuk kembali bekerja di instansi pemerintahan.
bagi tenaga honorer yang terdampak, opsi lain yang dapat dipertimbangkan adalah mengikuti seleksi cpns atau pppk jika memenuhi syarat, atau mencari peluang kerja di sektor swasta.
pemerintah semakin serius dalam menata sistem kepegawaian dengan menghapus tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria. 
baca juga:penataan tenaga honorer dan peluang guru swasta menjadi asn di 2025
meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih tertata, banyak tenaga honorer yang merasa dirugikan dan masih menanti kepastian terkait masa depan mereka.
dengan adanya perubahan ini, tenaga honorer yang masih bekerja di instansi pemerintahan perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi asn atau mencari alternatif pekerjaan lain agar tidak terdampak kebijakan penghapusan tenaga honorer.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, KAMIS, 13 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan