Tindaklanjuti Laporan Warga Desa Anyar DPRD Musi Rawas Undang PT TAS

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Minggu , 29 Jun 2025 - 21:10

Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, SE, M.Ikom-Foto : Dok Pribadi -

MUSI RAWAS, KORANLINGGAUPOS.ID - DPRD Kabupaten Musi Rawas, menindaklanjuti laporan warga Desa Anyar Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, terkait lahan mereka yang diduga dikuasai PT TAS dengan mengundang pihak terkait.

"Besok (hari ini Senin 30 Juni 2025) kita mengundang pihak terkait untuk menindaklanjuti laporan warga Desa Anyar," kata Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Firdaus Cik Olah kepada KORANLINGGAUPOS.ID, Ahad 29 Juni 2025.

Adapun yang diundang diantaranya warga yang melapor, BPN, camat, Dinas Perkebunan (Disbun), Kades dan pihak perusahaan dan sebagainya. "Kita baru mendapatkan laporan dari masyarakat, kita belum tahu bagaimana penjelasan dari pihak perusahan bagaimana duduk persoalannya," tambahnya.

Untuk itu Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Musi Rawas berharap pihak perusahan hadir agar persoalan menjadi jelas.

Ditanya mengenai kapan rencana turun ke lapangan mengecek lokasi. "Nanti setelah hasil rapat ini kita baru turun ke lokasi karena kita belum tahu persoalan sebenarnya," jawabnya.

Sebagaimana diketahui berita sebelumnya, puluhan warga Desa Anyar Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Kabupaten Musi Rawas, Senin 23 Juni 2025.

Mereka mengadu kepada Wakil Rakyat karena lahan mereka diduga dicaplok PT TAS perusahan perkebunan kelapa sawit.

Rombongan warga yang melakukan aksi unjuk rasa diterima Ketua DPRD Firdaus Cik Olah, anggota Komisi I, H Alamsah Amanan, dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas.

Sedangkan dari eksekutif Sekda H Ali Sadikin, didampingi Plt Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Sunardin, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol), Dodi Irdiawan, Kepala Dinas Perkebunan (Disbun), Kgs Muhammad Effendi Feri dan sejumlah kepala OPD.

Sancik selaku koordinator aksi mengatakan bahwa lahan masyarakat seluas 118 hektar dikuasai PT TAS. Sebelum mendatangi gedung DPRD Kabupaten Musi Rawas, mereka melakukan aksi di kantor BPN Kabupaten Musi Rawas. Dari aksi tersebut mereka memperoleh informasi bahwa PT Tas belum punya izin Hak Guna Usaha (HGU).

tindaklanjuti laporan warga desa anyar dprd musi rawas undang pt tas                              musi rawas, koranlinggaupos.id - dprd kabupaten musi rawas, menindaklanjuti laporan warga desa anyar kecamatan muara lakitan kabupaten musi rawas, terkait lahan mereka yang diduga dikuasai pt tas dengan mengundang pihak terkait.  
"besok (hari ini senin 30 juni 2025) kita mengundang pihak terkait untuk menindaklanjuti laporan warga desa anyar," kata ketua dprd kabupaten musi rawas, firdaus cik olah kepada koranlinggaupos.id, ahad 29 juni 2025.
adapun yang diundang diantaranya warga yang melapor, bpn, camat, dinas perkebunan (disbun), kades dan pihak perusahaan dan sebagainya. "kita baru mendapatkan laporan dari masyarakat, kita belum tahu bagaimana penjelasan dari pihak perusahan bagaimana duduk persoalannya," tambahnya.
untuk itu ketua dpc partai golkar kabupaten musi rawas berharap pihak perusahan hadir agar persoalan menjadi jelas.
baca juga:kisah warga sumsel gagal jadi haji furoda, modusnya unik perlu diwaspadai
baca juga:viral video warga portal jalan di rawas ulu muratara, polisi pastikan tidak ada aksi demo
ditanya mengenai kapan rencana turun ke lapangan mengecek lokasi. "nanti setelah hasil rapat ini kita baru turun ke lokasi karena kita belum tahu persoalan sebenarnya," jawabnya.
sebagaimana diketahui berita sebelumnya, puluhan warga desa anyar kecamatan muara lakitan kabupaten musi rawas, melakukan aksi unjuk rasa di gedung dprd kota kabupaten musi rawas, senin 23 juni 2025.
mereka mengadu kepada wakil rakyat karena lahan mereka diduga dicaplok pt tas perusahan perkebunan kelapa sawit.
rombongan warga yang melakukan aksi unjuk rasa diterima ketua dprd firdaus cik olah, anggota komisi i, h alamsah amanan, dan sejumlah anggota dprd kabupaten musi rawas.
baca juga:adi warga desa ngadirejo musi rawas, berhasil pasarkan bonsai hingga ke pulau bali
baca juga:sengaja simpan senpira bisa dipidana warga desa tebing tinggi muratara serahkan senpira ilegal secara sukarela
sedangkan dari eksekutif sekda h ali sadikin, didampingi plt kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp), sunardin, kepala badan kesatuan bangsa politik (kesbangpol), dodi irdiawan, kepala dinas perkebunan (disbun), kgs muhammad effendi feri dan sejumlah kepala opd.
sancik selaku koordinator aksi mengatakan bahwa lahan masyarakat seluas 118 hektar dikuasai pt tas. sebelum mendatangi gedung dprd kabupaten musi rawas,  mereka melakukan aksi di kantor bpn kabupaten musi rawas. dari aksi tersebut mereka memperoleh informasi bahwa pt tas belum punya izin hak guna usaha (hgu).
"kami mendapatkan informasi dari bpn bahwa pt tas belum ada izin hgu. dan kami mendapatkan keterangan secara tertulis. kami menganggap pt tas ilegal," tegasnya.
sambas selaku pengacara warga menyampaikan lahan yang dikuasai pt tas seluas 118 hektar milik 11 warga desa anyar kecamatan bts ulu. masyarakat memiliki sertifikat hak milik (shm) diterbitkan bpn tahun 2025 sebanyak 55 shm. dan diatas lahan ada tanam tumbuh milik masyarakat dirusak pt tas.
baca juga:ditengah maraknya produk instan, santan alami masih diburu warga lubuk linggau 
baca juga:servis cepat, harga bersahabat, tari motor jadi pilihan utama warga lubuk linggau
sambas mempertanyakan apakah pt tas sudah memiliki izin lokasi, izin usaha perkebunan (iup).  "pt tas belum terdaftar hgu di musi rawas, namun pt tas sudah beroperasi 5-6 tahun ini merugikan musi rawas," jelas mantan anggota dprd kota lubuk linggau dan juga mantan anggota dprd kabupaten musi rawas.
sambas meminta kepada bupati musi rawas untuk menutup pt tas. "segera mungkin dprd musi rawas tolong sampaikan kepada bupati tutup perusahaan itu karena ilegal," pintanya.
 ketua dprd kabupaten musi rawas, firdaus cik olah mengatakan pihaknya selaku wakil rakyat tidak bisa memutuskan terkait persoalan tersebut. namun pihaknya bisa mengundang para pihak terkait permasalahan diantaranya pihak perusahan pt tas, bpn dan opd terkait.
"kami dprd hanya memfasilitasi pertemuan. kami sebagai lembaga bisa mengundang atau memanggil pihak terkait namun untuk keputusan tergantung berdasarkan keputusan pengadilan," jelasnya.
baca juga:warga rawas ulu muratara cegat mobil membawa bbm, ini penjelasan polisi 
baca juga:lahan dikuasai perusahan perkebunan sawit warga desa anyar ngadu ke dprd
dprd kabupaten musi rawas berjanji akan memfasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
sekda drs h ali sadikin, m.si menjelaskan bahwa pt tas telah memiliki izin lokasi tahun 2007 dan juga izin usaha perkebunan (iup). izin lokasi berakhir pada tahun 2013 yang artinya perusahan tersebut tidak boleh lagi membebaskan lahan setelah tahun 2013.
"izin lokasi berakhir 2013, artinya setelah berakhir izin lokasi tidak bisa lagi menambah luas lahan, berapa luas lahan yang dapat dibebaskan pada tahun 2023 itulah lahan yang diurus untuk membuat hgu," jelasnya     
menurut ali sadikin bahwa saat ini pt tas sedang berproses mengurus hgu. "hgu tidak akan terbit jika ada permasalahan, misalnya lahan yang dibebaskan belum dibayar. proses hgu tidak gampang banyak yang harus dilalui," jelasnya.
menurut sekda ali sadikin izin lokasi pt tas luas lahannya 3.000 hektar, 2.000 hektar sudah dibayar pembebasan lahannya, 1.000 hektar belum selesai.
namun sekda mengaku tidak tahu yang mana lokasi lahan 3.000 hektar, demikian juga yang sudah dibebaskan 2.000 hektar. untuk memastikan perlu turun ke lapangan.
anggota komisi i dprd kabupaten musi rawas, h alamsah amanan mengatakan bahwa artinya telah terjadi penyerobotan lahan. untuk itu alamsah mengusulkan tim yang teridadari dprd, bpn dan dinas perkebunan dan dpmptsp turun ke lokasi untuk memastikan lahan tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SENIN, 30 JUNI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan