Ada 6.120 Tenaga Honorer di Pemprov Sumsel, Komisi I DPRD Siap Dampingi Proses Pengangkatan Honorer

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Jumat , 08 Aug 2025 - 21:45

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumsel HM Anwar Al Syadat-Foto: Dok. PKS-

KORANLINGGAUPOS.ID - Nasib ribuan honorer non - database Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Sumatera Selatan (Sumsel) jadi perhatian DPRD Provinsi Sumsel.

Skema outsourcing sebagai salah satu solusi alternatif, namun tidak boleh menyimpang dari regulasi pusat. Sebab BKN telah menyatakan, tahun 2025 ini sudah tidak ada lagi pengangkatan honorer.

Pemerintah daerah diminta mencari solusinya sendiri.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumsel HM Anwar Al Syadat menegaskan, pihaknya masih menunggu regulasi resmi pemerintah pusat.

"Opsi yang muncul adalah skema outsourcing sebagai solusi alternatif. Namun, tetap harus mengacu pada kewenangan dan ketentuan yang berlaku," jelas HM Anwar Al Syadat dilansir dari sumateraekspres.id

Karena jika outsourcing, mereka tidak digaji oleh negara. Tetapi oleh pihak ketiga.

Penggunaan anggaran untuk tenaga honorer, harus diperhitungkan secara matang. Mengingat pembahasan APBD tahun 2026, sudah dimulai sejak sekarang.

Segala keputusan terkait status honorer akan sangat memengaruhi alokasi dana daerah. Tak boleh keluar dari ketentuan pusat.

"Kita tidak bisa melenceng dari regulasi pusat. Kalau melenceng, bisa merugikan banyak pihak,” jelas HM Anwar Al Syadat.

Menurut Anwar, saat ini tercatat masih ada sekitar 6.120 tenaga honorer di lingkungan Pemprov Sumsel yang belum diangkat statusnya.

ada 6.120 tenaga honorer di pemprov sumsel, komisi i dprd siap dampingi proses pengangkatan honorer                             koranlinggaupos.id - nasib ribuan honorer non - database badan kepegawaian negara (bkn) di sumatera selatan (sumsel) jadi perhatian dprd provinsi sumsel. 
skema outsourcing sebagai salah satu solusi alternatif, namun tidak boleh menyimpang dari regulasi pusat. sebab bkn telah menyatakan, tahun 2025 ini sudah tidak ada lagi pengangkatan honorer. 
pemerintah daerah diminta mencari solusinya sendiri. 
wakil ketua komisi i dprd provinsi sumsel hm anwar al syadat menegaskan, pihaknya masih menunggu regulasi resmi pemerintah pusat.
baca juga:terima insentif rp 300 ribu per bulan, guru honorer diminta segera ikut ppg
baca juga:4.000-an honorer gagal seleksi pppk, pemkab upayakan solusinya 
"opsi yang muncul adalah skema outsourcing sebagai solusi alternatif. namun, tetap harus mengacu pada kewenangan dan ketentuan yang berlaku," jelas hm anwar al syadat dilansir dari sumateraekspres.id
karena jika outsourcing, mereka tidak digaji oleh negara. tetapi oleh pihak ketiga.
penggunaan anggaran untuk tenaga honorer, harus diperhitungkan secara matang. mengingat pembahasan apbd tahun 2026, sudah dimulai sejak sekarang. 
segala keputusan terkait status honorer akan sangat memengaruhi alokasi dana daerah. tak boleh keluar dari ketentuan pusat.
baca juga:sebanyak 1.800 honorer lubuk linggau diusulkan jadi pppk paruh waktu, begini nasib non asn non database 
baca juga:pinjol legal tanpa ribet, cocok buat guru asn maupun guru honorer yang butuh dana cepat
"kita tidak bisa melenceng dari regulasi pusat. kalau melenceng, bisa merugikan banyak pihak,” jelas hm anwar al syadat.
menurut anwar,  saat ini tercatat masih ada sekitar 6.120 tenaga honorer di lingkungan pemprov sumsel yang belum diangkat statusnya. 
mereka telah diajukan ke bkn dan tengah menunggu proses lebih lanjut. 
komisi i dprd sumsel tidak tinggal diam, sudah melakukan koordinasi dengan kepala bksdm dan menyatakan siap mendampingi proses pengangkatan para honorer.
baca juga:ratusan guru berstatus honorer, pgri lubuk linggau : prioritaskan mereka jadi pppk
baca juga:perihal uang jaga gedung griya iluk, honorer di dinas pu muratara tega tusuk temannya
"kami siap memperjuangkan mereka, baik ke kemenpan-rb maupun ke bkn," jelasnya. 
meski begitu, dia mengingatkan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. 
namun berharap daerah tetap diberi ruang untuk menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan. 
sebab, keberadaan honorer selama ini telah menjadi bagian penting dalam pelayanan publik di berbagai sektor. 
baca juga:selamat, 2.126 tenaga honorer segera dilantik jadi pppk
baca juga:bsu 2025 bukan untuk guru honorer gaji di bawah umr, ini kriteria dan besaran yang diterima 
dengan situasi yang masih dinamis, anwar mengimbau kepada para tenaga honorer agar tetap bersabar dan mengikuti proses yang sedang berjalan. 
ia memastikan wakil rakyat di dprd sumsel, akan terus mengawal isu ini hingga tuntas. 
"agar tidak ada pihak yang merasa ditinggalkan atau dirugikan," jelasnya. 
sebelumnya, dilansir dari sumateraekspres.id, kepala bkn prof zudan arif memastikan penyelesaian afirmasi tenaga honorer akan tuntas tahun ini.
dia minta agar honorer non-database bkn mencari alternatif lain. itu artinya, sayonara untuk para honorer non-database. 
baca juga:bsu 2025 ada guru honorer yang tidak terima, cek selengkapnya kriteria penerima bantuan 
baca juga:bsu juni 2025 untuk guru honorer dibawah kemenag dan kemendikdasmen, simak kriteria syaratnya 
"bagi tenaga honorer non-database bkn, silakan cari alternatif lain misalnya melalui jalur seleksi casn yang diadakan sesuai dengan standarnya," jelasnya.
namun, usaha para honorer non-database ini tentu tidak akan mudah. mereka harus bersaing ketat dengan lulusan baru, profesional, bahkan tenaga ahli yang memiliki pengalaman dan kualifikasi tinggi. 
tidak ada jaminan formasi untuk mereka. belum lagi harus ikut proses seleksi lebih ketat dan kompetitif, mengikuti prosedur dari awal seperti peserta umum. 
sementara, banyak formasi cpns saat ini lebih mengutamakan bidang teknis dan spesifik, seperti tenaga it, analis data, dan sebagainya.
baca juga:kecanduan sabu dan judi slot, oknum asn di lubuk linggau ini nekat gelapkan motor temannya tenaga honorer
baca juga:ratusan guru berstatus honorer, pgri lubuk linggau : prioritaskan mereka jadi pppk
jika ingin mencoba jalur ini, honorer harus siap memperbarui kompetensinya, belajar soal-soal seleksi asn, dan mengikuti informasi terbaru terkait pembukaan formasi cpns. sekda provinsi sumsel, edward chandra mengatakan, pihaknya memahami kebijakan pusat.
namun, pemprov masih menunggu kejelasan tertulis terkait status tenaga honorer, terutama kategori r3 dan r4.
"kalau yang disampaikan kepala bkn, kami sudah mengusulkan untuk kategori r3 dan r4. jadi kita tetap menunggu bagaimana kebijakan resmi pemerintah pusat," jelasnya.
pemda berkeyakinan para tenaga honorer yang sudah mengikuti proses tes seleksi sebelumnya tetap akan mendapat pengakomodasian sesuai konsep awal yang pernah disampaikan. 
kategori r4 yakni honorer yang belum tercatat dalam database resmi bkn, jumlahnya di sumsel lebih dari 1.000 orang. 
pemprov sumsel akan terus berkoordinasi dengan pusat untuk memastikan langkah yang tepat dalam penyelesaian persoalan honorer non-database ini.  
“kami berharap ada solusi yang bijak agar tenaga honorer yang sudah lama bekerja juga mendapatkan kepastian,” jelas edward.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 9 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan