MTsN 1 dan MIN 1 Digugat Terkait Sengketa Lahan Ini Penjelasan Plh Kanwin Kemenag Sumsel

Reporter: M YASIN |

Editor: M YASIN |

Rabu , 07 Feb 2024 - 18:53

Plh Kanwil Kemenag Sumsel, Win Hartan dikonfirmasi, Rabu 7 Februari 2024 mengklaim sudah mendapatkan surat panggilan sidang gugatan.-Foto: Fadli/sumeks.co-

"Setelah melihat dokumen di MIN, tanah tersebut atas nama tanah negara kemudian yakni Pemerintah Tingkat II Palembang," ujarnya.

Lalu, tanah tersebut dibuatkan ikrar hibah sekitar tahun 1960 oleh Pemda, baru disertifikatkan Kemenag RI atas nama Kemenag RI sekitar tahun 1990.

"Jadi dengan kata lain, negara sudah mengakui lahan itu milik negara dan dibangun juga gedung-gedung dari pemerintah, diperuntukkan untuk pendidikan yang dibangun MIN 1 dan MTsN 1, bersertifikat dan jelas asal usulnya," jelasnya.

Terkait pihak yayasan yang sudah mengadukan ke Pengadilan, pihaknya atas nama pemerintah dan pelaksana negara akan menghadapi proses hukum di persidangan.

"Sejengkal pun tanah Pemerintah diambil, kita harus berjuang dan pertahankan kami siap mempertahankannya," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, dua sekolah Islam negeri di bawah naungan Kementerian Agama ini digugat oleh pihak Yayasan Kesatria Bukit Siguntang.

Yayasan Kesatria Bukit Siguntang merupakan yayasan pendiri Masjid Al Jihad yang berlokasi persis dibelakang MTSN 1 dan MIN 1 Palembang.

Tepatnya berada Jalan Ariodillah, RT 031 RW 011, Kelurahan 20 Ilir D IV, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.

H Zulkifli Simin, selaku dewan pembina Masjid Al Jihad Yayasan Kesatria Bukit Siguntang, Rabu 7 Februari 2024 mengungkapkan alasan pihak Yayasan mengajukan gugatan ke PN Palembang.

"Awal mengajukan gugatan lantaran pihak Yayasan ingin melakukan pengembangan dan perluasan area masjid," ungkap H Zulkifli Simin.

Dikatakannya, pengembangan dan perluasan Masjid Al Jihad di bawah naungan yayasan ini diantaranya untuk membangun rumah Tahfiz Al Qur'an.

Diterangkannya, sebelum mengajukan gugatan ke pihak pengadilan sebelumnya telah dilakukan upaya berupa menyurati pihak-pihak seperti Kanwil Kementerian Agama Sumsel serta Kantor Kemenag Kota Palembang.

mtsn 1 dan min 1 digugat terkait sengketa lahan ini penjelasan plh kanwin kemenag sumsel                             palembang, koranlinggaupos.id - madrasah tsanawiyah negeri 1 (mts n 1) dan madrasah ibtidaiyah negeri 1 (min) palembang terancam digusur.  
pasalnya  lahan mtsn 1 dan min 1 seketa dengan yayasan kesatria bukit siguntang merupakan yayasan pendiri masjid al jihad yang berlokasi persis dibelakang mtsn 1 dan min 1 palembang.
dikutif dari sumeks.id, permaslahn tersebut digugat ke pengadilan negeri (pn) palembang atas sengketa tanah mts n 1 dan min 1 palembang, membuat kanwil kemenag sumsel angkat bicara.
plh kanwil kemenag sumsel, win hartan dikonfirmasi, rabu 7 februari 2024 mengklaim sudah mendapatkan surat panggilan sidang gugatan dari pn palembang.
baca juga:menpanrb menekankan kenetralan asn dalam pemilu 2024
dikatakan, sebelumnya juga telah menerima beberapa kali menerima surat dari pihak penggugat dalam hal ini yayasan kesatria bukit siguntang yang merupakan yayasan masjid al jihad.
"dalam surat itu, isinya mengklaim tanah yang di atasnya berdiri bangunan sekolah min 1 dan mts 1 palembang adalah milik yayasan kesatria bukit siguntang," ungkap win hartan.
ia juga membantah, bahwa pihak kemenag sumsel telah menanggapi surat secara tertulis yang berarti tidak seperti yang disebutkan pihak yayasan yang mengaku tidak pernah ditanggapi.
ia menerangkan, bahwa surat tersebut dibahas dan diserahkan kepada irjen kemenag untuk selanjutnya dikoordinasikan dan diserahkan juga  kepada pihak pn palembang serta pemda dan pemkot palembang.
baca juga:bawaslu sumsel sebut ada 479 pelanggaran 
ia juga menceritakan, terkait kepemilikan tanah yang digugat pihak yayasan sebelumnya juga telah ditelusuri kepada pihak ketua yayasan terdahulu.
"kami telusuri dan bertemu ketua yayasan terdahulu, saya tanya namun mereka tidak tau sama sekali, dan meminta cari tahu ke pemilik tanah sebelumnya," ujarnya.
setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, kata win hartan pihaknya meyakini bahwa tanah yang dibangun gedung min dan mtsn tersebut merupakan tanah milik pemerintah.
lebih lanjut dikatakannya, hasil penelusuran lebih mendalam ternyata tanah terlebih dahulu dibangun min 1 palembang yang dibangun pada tahun 1957.
"setelah melihat dokumen di min, tanah tersebut atas nama tanah negara kemudian yakni pemerintah tingkat ii palembang," ujarnya.
baca juga:tidak hanya ilmu fiqih, warga binaan lapas narkotika muara beliti diajarkan ini lagi
lalu, tanah tersebut dibuatkan ikrar hibah sekitar tahun 1960 oleh pemda, baru disertifikatkan kemenag ri atas nama kemenag ri sekitar tahun 1990.
"jadi dengan kata lain, negara sudah mengakui lahan itu milik negara dan dibangun juga gedung-gedung dari pemerintah, diperuntukkan untuk pendidikan yang dibangun min 1 dan mtsn 1, bersertifikat dan jelas asal usulnya," jelasnya. 
terkait pihak yayasan yang sudah mengadukan ke pengadilan, pihaknya atas nama pemerintah dan pelaksana negara akan menghadapi proses hukum di persidangan. 
"sejengkal pun tanah pemerintah diambil, kita harus berjuang dan pertahankan kami siap mempertahankannya," tegasnya. 
diberitakan sebelumnya, dua sekolah islam negeri di bawah naungan kementerian agama ini digugat oleh pihak yayasan kesatria bukit siguntang. 
baca juga:tidak hanya ilmu fiqih, warga binaan lapas narkotika muara beliti diajarkan ini lagi
yayasan kesatria bukit siguntang merupakan yayasan pendiri masjid al jihad yang berlokasi persis dibelakang mtsn 1 dan min 1 palembang.
tepatnya berada jalan ariodillah, rt 031 rw 011, kelurahan 20 ilir d iv, kecamatan ilir timur i kota palembang.
h zulkifli simin, selaku dewan pembina masjid al jihad yayasan kesatria bukit siguntang, rabu 7 februari 2024 mengungkapkan alasan pihak yayasan mengajukan gugatan ke pn palembang.
"awal mengajukan gugatan lantaran pihak yayasan ingin melakukan pengembangan dan perluasan area masjid," ungkap h zulkifli simin.
baca juga:revisi perda lp2b masih tunggu sk atr/bpn 
dikatakannya, pengembangan dan perluasan masjid al jihad di bawah naungan yayasan ini diantaranya untuk membangun rumah tahfiz al qur'an.
diterangkannya, sebelum mengajukan gugatan ke pihak pengadilan sebelumnya telah dilakukan upaya berupa menyurati pihak-pihak seperti kanwil kementerian agama sumsel serta kantor kemenag kota palembang.
"upaya menyurati pihak-pihak tersebut sudah lebih kurang 10 bulan lalu, namun tidak mendapat respon sama sekali, makanya kami lakukan upaya hukum gugatan ke pengadilan," tuturnya.
lebih lanjut dikatakannya, alas hak tanah dengan luas total 9.040 meter persegi yang dibangun mts n 1 dan min 1 palembang adalah perjanjian pinjam pakai dibawah tangan.
diceritakannya, bahwa pada 1968 yayasan membeli tanah seluas 4.812 meter persegi yang terletak di jalan gelatik, komplek pck sungai bendung, 9 ilir palembang.
baca juga:hasil penurunan stunting belum dirilis musi rawas tetap fokus 
lalu, tanah tersebut ditukar guling dengan tanah ahli waris h mohammad soleh yang terletak di jalan ariodillah l, rt 031 rw 011, kelurahan 20 ilir d-iv, kecamatan ilir timur i, palembang seluas 9.040 meter persegi. 
proses tukar guling ini, baru disahkan berdasarkan akta penglepasan hak nomor 117 dan akta penglepasan hak nomor 116 yang dibuat di notaris darbi, sh di palembang pada tanggal 30 maret 1976, antara pihak yayasan dengan ahli waris h mohammad soleh.
selanjutnya, pada tahun 1973 kakan kemenag kota palembang mengajukan permohonan pinjam pakai bidang tanah milik yayasan dan permohonan tersebut dikabulkan oleh pihak yayasan yang pada saat itu diwakili oleh ketua iii (hadji mohamad akib). 
"setelah mendapat persetujuan pinjam pakai dibawah tangan pihak kanwil kemenag provinsi sumatera selatan membangun gedung madrasah ibtidaiyah negeri teladan palembang yang merupakan cikal bakal min 1 palembang. namun ternyata pihak kanwil kemenag membangun juga madrasah tsanawiyah negeri yang sekarang adalah mtsn 1 palembang tanpa seizin yayasan karena didalam surat permohonan tersebut mereka hanya mau membangun min saja," terangnya.
baca juga:369 usulan muncul dari kecamatan selangit 
dan sekarang, setelah 50 tahun meminjam pakai tanah milik yayasan kata zulkifli, saat ini sudah waktunya pihak yayasan akan mengambil kembali tanah tersebut.
ia berharap, dalam permohonan gugatan yang diajukan pihak yayasan dapat diterima oleh majelis hakim pn palembang.
sementara, dr saipuddin zahri sh mh kuasa hukum yayasan kesatria bukit siguntang menambahkan bahwa gugatan tersebut sudah didaftarkan pada tanggal 6 februari 2024 dengan nomor perkara 36/pdt.g/2024. 
"untuk tergugat i adalah kakan kemenag kota palembang, tergugat ii kakanwil kemenag provinsi sumatera selatan, tergugat iii min 1 palembang dan tergugat iv mts n1 palembang. didalam gugatan tersebut kami mohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan agar siapa saja yang menguasai diatas tanah tersebut agar dikosongkan", tegas saipuddin.
baca juga:manfaatkan view alam yang asri lumantar sukses membuka usaha kuliner
didampingi m daud dahlan sh mh, doni effendi sh mh, dan nusmir sh, saipuddin menerangkan bahwa persidangan gugatan perdana akan digelar 20 februari 2024 nanti.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 8 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan