Pemberian Alat Kontrasepsi ke Pelajar ini Musibah Besar, Hingga Ditanggapi UAH

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Sabtu , 10 Aug 2024 - 15:46

Pemberian Alat Kontrasepsi ke Pelajar ini Musibah Besar, Hingga Ditanggapi UAH -youtube-@AdiHidayatOfficial

Ditanggapi Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemneterian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr Siti Nadia Tarmizi, dikutip pada Senin 5 Agustus 2024.

dr Siti Nadia menyampaiakn pelayanan kontrasepsi ditujukan hanya untuk remaja yang menikah dan dalam kondisi tertentu.

Ini upaya dalam menunda kehamilan bagi remaja.

"Kondom tetap bagi yang telah menikah. Usia sekolah dan remaja tidak perlu," jelas dr Siti Nadia.

Disampaikannya, mereka diharuskan abstinensi atau tidak melakukan kegiatan seksual.

dr Nadia menerangkan aturan lebih detail dicantumkan pada Peraturan Menteri Kesehatan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani aturan Pemerintah (PP) No.28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang mengatur penyediaan lat kontrasepsi untuk pelajar.

Dalam PP No.28 Tahun 2024 tertuang pada pasal 103 soal pelayanan Kesehatan reproduksi.

Pasal yang telah ditandatangani Presiden Jokowi tersebut berbunyi :

Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta Pelayanan Kesehatan reproduksi.

pemberian alat kontrasepsi ke pelajar ini musibah besar, hingga ditanggapi uah                              koranlinggaupos.id - program edukasi dengan pemberian alat kontrasepsi bagi remaja semakin menuai pro kontra.
program kesehatan dan edukasi bagi pelajar di tanah air ini diatur dalam pasal 103 pp no.28/2024.
yakni tentang peraturan pelaksanaan uu no.17/2023 tentang kesehatan.
dengan telah ditekennya aturan ini, banyak pihak yang menolak salah satunya ustaz adi hidayat (uah).
baca juga:ada pembagian alat kontrasepsi untuk remaja, begini penjelasan dinkes lubuk linggau
baca juga:pentingkah alat kontrasepsi untuk pelajar pada pp no.28 2024, begini kata kemenkes?
uah dengan tegas menolak pemberina alat kontrasepsi kepada pelajar dan remaja atau  anak usia sekolah.
dalam akun youtube, ia menanggapi pp no.28/2024 tentang kesehatan tersebut.
ia menyoroti pp tersebut salah satu hal yang mendukung pemberian alat kontrasepsi pada remaja.
pembagian alat kontrasepsi kepada pelajar atau remaja ungkap uah, bertentangan dengan nilai keagamaan dan pendidikan.
baca juga:kb bukan hanya sebatas alat kontrasepsi tapi untuk perencanaan keluarga
baca juga:fakta atau mitos, nanas mudah bisa mencegah hamil dan jadi alat kontrasepsi, simak disini kebenaranya!
"musibah besar jika ini benar-benar  pemberian," ungkap uah.
"alat kontrasepsi diusulkan untuk dibagikan kepada pelajar dan remaja, ini sebagai respons aktivitas seksual di usia muda," ungkap uah.

view this post on instagram

a post shared by adi hidayat (official) (@adihidayatofficial)

uah nilai-nilai ini ketimuran dan pendidikan karakter diutamakan, seharusnya itu yang diberikan kepada remaja, pelajar dan generasi muda.
"pemberian alat kontrasepsi kepada remaja ini sinyal yang salah," ungkapnya.
baca juga:kontrasepsi suntik paling diminati 
baca juga:kakankemenag lubuklinggau sukses buka bimtek program pkb dengan pokja terbanyak
"negara memfasilitasi, ini perilaku yang seharusnya tidak mereka lakukan," tegasnya.
ustadz kondang itupun tegaskan pendidikan tentang reproduksi seharusnya fokus pada pencegahan dan pendidikan karakter.
"bukan memberian fasilitas yang bisa mendukung perilaku seksual bebas<' ungkapnya.
"kembali lagi lah pada uu, sebaiknya tingkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia baik remaja atau yang lainnya," pintanya.
baca juga:kb jenis ini paling aman cegah kehamilan, dr indra tarigan, sp.og : nyaris tak ada efek samping
baca juga:dppkb kabupaten musi rawas sukseskan harganas tingkat sumsel, ini tujuan dilaksanakan harganas
sebelumnya aturan pemerintah (pp) no.28 tahun 2024 tentang kesehatan yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar telah diteken presiden joko widodo.
pp no.28/2024 mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja.
pasal 103 ayat (1) yang tertuang tersebut tertulis
"upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi"
baca juga:sunat pada perempuan pp no.28 tahun 2024 sudah diteken joko widodo, antara wajib dan sunah?
baca juga:fakta atau mitos, nanas mudah bisa mencegah hamil dan jadi alat kontrasepsi, simak disini kebenaranya!
ditanggapi kepala biro komunikasi dan pelayanan publik kemneterian kesehatan (kemenkes) ri, dr siti nadia tarmizi, dikutip pada senin 5 agustus 2024.
dr siti nadia  menyampaiakn pelayanan kontrasepsi ditujukan hanya untuk remaja yang menikah dan dalam kondisi tertentu.
ini upaya dalam menunda kehamilan bagi remaja.
"kondom tetap bagi yang telah menikah. usia sekolah dan remaja tidak perlu," jelas dr siti nadia.
baca juga:baru 7 kecamatan laksanakan pekan pelayanan 100.000 akseptor kb pasca persalinan
baca juga:dppkb musi rawas siap sukseskan harganas tingkat provinsi sumsel
disampaikannya, mereka diharuskan abstinensi atau tidak melakukan kegiatan seksual.
dr nadia menerangkan aturan lebih detail dicantumkan pada peraturan menteri kesehatan.
sebelumnya diberitakan, presiden ri joko widodo telah menandatangani aturan pemerintah (pp) no.28 tahun 2024 tentang kesehatan yang mengatur penyediaan lat kontrasepsi untuk pelajar.
dalam pp no.28 tahun 2024 tertuang pada pasal 103 soal pelayanan kesehatan reproduksi.
baca juga:kontrasepsi suntik paling diminati
baca juga:kb bukan hanya sebatas alat kontrasepsi tapi untuk perencanaan keluarga
pasal yang telah ditandatangani presiden jokowi tersebut berbunyi :
upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.
dalam pasal 103 ayat 4 tersebut merinci pelayanan kesehatan reproduksi yang meliputi: a. deteksi dini penyakit atau skrining, b. pengobatan c. rehabilitasi d. konseling dan e. penyediaan alat kontrasepsi.
dalam pasal tersebut pasal 103 ayat 4 diatur soal komunikasi, informasi dan edukasi tentang reproduksi kesehatan usia sekolah dan remaja.
baca juga:kunjungan ke lubuklinggau, kepala bkkbn berharap setiap ibu minimal lahirkan 1 anak perempuan
baca juga:intip 4 keunggulan kuliah di prodi pendidikan biologi universitas pgri silampari
dalam hal edukasi dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar i ekolah atau pada kegiatan lain di luar sekolah.
sebagaimana dimaksud pada ayat 41 huruf d,"konsling dilaksanakan dengan memperhatikan privasi an kerahasiaan serta dilakukan tentang tenaga medias, tenaga kesehatan, konselor yang memiliki kompetensi seduai engan kewenangan" dikutip dari pasal 103 ayat 4.
dengan itu banyak yang mengkritik dengan telah ditandatangani pp no.28 tahun 2024.
seperti wakil ketua komisi x dpr ri a fikri yang meninlaia bahawa alat kontrasepdi bagi pelajar tidak esuai engan amanat pendidikan nasional.
baca juga:dppkb musi rawas siap sukseskan harganas tingkat provinsi sumsel
baca juga:berbagai manfaat daun seledri yang jarang diketahui, salah satunya dapat menjaga kesehatan jantung
"tidak sejalan dengan amanat pendidikan yang berazas budi pekerti luhur dan tidak menjunjung tinggi norma agama," ungkap fikri dikutip dari jpnn, senin 5 agustus 2024.
ia menilai penyediaan alat ontrasepsi bagi swa itu sama saja memperbolehkan tindakan seks bebas ke pelajar atau remaja.
sebelumnya presiden ri jokowi telah menandatangani pp nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.
pp no.28/2024 mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja.
baca juga:kepala bkkbn ri dipastikan hadir pada peringatan harganas tingkat provinsi di lubuklinggau
baca juga:tentang program makan bergizi gratis untuk pelajar, ini tanggapan kepala sd di lubuklinggau
aturan itu diteken presiden jokowi, jumat 26 juli 2024 lalu.
pasal 103 ayat (1) beleid berbunyi, "upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi"