Uang Pesangon Buruh Sesuai UU Cipta Kerja yang Berhak Diterima Segini Menurut Masa Kerjanya

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Selasa , 03 Dec 2024 - 12:32

Uang Pesangon Buruh Sesuai UU Cipta Kerja yang Berhak Diterima Segini Menurut Masa Kerjanya-Tangkap Layar -

9. Masa Kerja 8 Tahun

- Berhak mendapatkan 9 bulan upah.

Poin Penting dalam UU Cipta Kerja Terkait Uang Pesangon

1. Penghitungan Berdasarkan Masa Kerja

Buruh dengan masa kerja lebih lama akan mendapatkan pesangon yang lebih besar.

2. Kepastian Hukum untuk Semua Kategori Buruh

UU ini memberikan kejelasan bagi buruh tentang hak mereka ketika terjadi PHK.

3. Pengaturan Teknis Lebih Lanjut

Detail pembayaran pesangon diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagai panduan teknis pelaksanaan di perusahaan.

Uang pesangon adalah hak buruh yang harus dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan aturan dalam UU Cipta Kerja.

Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial bagi buruh yang kehilangan pekerjaan.

uang pesangon buruh sesuai uu cipta kerja yang berhak diterima segini menurut masa kerjanya                            koranlinggaupos.id- pemutusan hubungan kerja (phk) adalah situasi yang sering menimbulkan dampak signifikan bagi buruh tetapi dalam aturan uu cipta kerja ia berhak mendapatkan uang pesangon.
dalam hal ini, uu cipta kerja telah mengatur hak-hak buruh terkait uang pesangon yang harus dibayarkan oleh perusahaan berdasarkan masa kerja buruh.
dasar hukum uang pesangon
kebijakan mengenai uang pesangon diatur dalam pasal 156 ayat 1 uu cipta kerja, yang menyatakan bahwa:
baca juga:mohon maaf! guru asn tidak lagi terima tunjangan profesi, ini alasan dan aturan lengkapnya
baca juga:kena phk dan dapat uang pesangon ? ini 3 tips dari direktur utama smesco indonesia
- perusahaan wajib membayar uang pesangon kepada buruh yang terkena phk.
- besaran pesangon berbeda-beda, bergantung pada masa kerja buruh di perusahaan tersebut.
ketentuan uang pesangon berdasarkan masa kerja
1. masa kerja 1 tahun
- berhak mendapatkan 1 bulan upah.
baca juga:ratusan honorer rs dr sobirin takut di-phk, bupati musi rawas : tidak akan ada honorer yang diberhentikan
baca juga:kemnaker catat 63 ribu tenaga kerja kena phk, ini 3 wilayah angka phk tertinggi
2. masa kerja 1–2 tahun
- berhak mendapatkan 2 bulan upah.
3. masa kerja 2–3 tahun
- berhak mendapatkan 3 bulan upah.
4. masa kerja 3–4 tahun
- berhak mendapatkan 4 bulan upah.
5. masa kerja 4–5 tahun
- berhak mendapatkan5 bulan upah.
baca juga:kalau phk honorer terjadi, sama halnya bupati musi rawas menolak perintah presiden
baca juga:phk massal 14.000 karyawan, nokia terancam bangkrut
6. masa kerja 5–6 tahun
- berhak mendapatkan 6 bulan upah.
7. masa kerja 6–7 tahun
- berhak mendapatkan 7 bulan upah.
8. masa kerja 7–8 tahun
- berhak mendapatkan 8 bulan upah.
baca juga:simak! begini menurut uu cipta kerja, soal besaran pesangon pekerja yang kena phk
baca juga:kemnaker catat 63 ribu tenaga kerja kena phk, ini 3 wilayah angka phk tertinggi
9. masa kerja 8 tahun
- berhak mendapatkan 9 bulan upah.
poin penting dalam uu cipta kerja terkait uang pesangon
1. penghitungan berdasarkan masa kerja
buruh dengan masa kerja lebih lama akan mendapatkan pesangon yang lebih besar.
2. kepastian hukum untuk semua kategori buruh
uu ini memberikan kejelasan bagi buruh tentang hak mereka ketika terjadi phk.
baca juga:5 provinsi terdaftar banyaknya jumlah phk hingga pertengahan 2024, adakah provinsimu?
baca juga:skincare yang perlu dihindari ibu menyusui dan alternatif penggantinya menurut dr indra tarigan, sp.og 
3. pengaturan teknis lebih lanjut
detail pembayaran pesangon diatur melalui peraturan pemerintah sebagai panduan teknis pelaksanaan di perusahaan.
uang pesangon adalah hak buruh yang harus dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan aturan dalam uu cipta kerja.
ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial bagi buruh yang kehilangan pekerjaan.
baca juga:kena phk dan dapat uang pesangon ? ini 3 tips dari direktur utama smesco indonesia
baca juga:5 provinsi terdaftar banyaknya jumlah phk hingga pertengahan 2024, adakah provinsimu?
perusahaan wajib mematuhi aturan ini untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga hubungan kerja yang baik.
sementara itu, buruh perlu memahami hak-hak mereka untuk memastikan perlindungan selama proses phk.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, KAMIS, 12 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan