UKPBJ Kota Lubuk Linggau Dorong OPD Belanja Melalui E-Katalog

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Senin , 30 Dec 2024 - 23:02

Kabag UKPBJ Setda Kota Lubuk Linggau, Ibrahim.-Foto: Muhammad Yasin-koranlinggaupos.id

KORANLINGGAUPOS.ID-Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Setda Kota Lubuk Linggau mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuk Linggau, mengadakan barang/jasa melalui e-katalog.

Hal tersebut kata Kabag UKPBJ Setda Kota Lubuk Linggau, Ibrahim kepada KORANLINGGAUPOS.ID, Senin 30 Desember 2024.

Diakuinya bahwa OPD di lingkungan Pemkot Lubuk Linggau ada yang sudah belanja melalui e-katalog ada juga yang belum.

"Yang belum menggunakan e-katalog masih menggunakan sistem lelang," jelasnya.

Kelebihan belajar melalui e-katalog lebih cepat dibandingkan sistem lelang. Kalau e-katalog PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bisa langsung belanja di e-katalog tentunya dengan memperhatikan spesifikasi.

"Kalau lelang prosesnya lama," paparnya.

Diungkapkannya termasuk pengadaan barang dan jasa pembangunan fisik juga diwajibkan melalui e-katalog.

"Jadi bukan hanya pengadaan alat tulis kantor, makan minum tapi konstruksi juga diwajibkan belanja melalui e-katalog," paparnya.

Mengenai pengadaan pembangunan fisik misalnya pembangunan jalan banyak pihak yang dilibatkan misalnya untuk pengadaan material ada perusahaan tersendiri yang menyediakan, penyedia jasa tukang ada perusahaannya, konsultannya dan lain-lain.

Menurunnya pengadaan pembangunan fisik di Kota Lubuk Linggau sudah cukup banyak khususnya Dinas PU bidang Cipta Karya.

ukpbj kota lubuk linggau dorong opd belanja melalui e-katalog                            koranlinggaupos.id-unit kerja pengadaan barang/jasa (ukpbj) setda kota lubuk linggau mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah kota (pemkot) lubuk linggau, mengadakan barang/jasa melalui e-katalog.
hal tersebut kata kabag ukpbj setda kota lubuk linggau, ibrahim kepada koranlinggaupos.id, senin 30 desember 2024.
diakuinya bahwa opd di lingkungan pemkot lubuk linggau ada yang sudah belanja melalui e-katalog ada juga yang belum.
"yang belum menggunakan e-katalog masih menggunakan sistem lelang," jelasnya.
baca juga:ukpbj setda kota lubuk linggau siap menerapkan e-katalog versi 6.0
baca juga:ukpbj setda kota lubuk linggau tunggu juknis penerapan e-katalog versi 6.0
kelebihan belajar melalui e-katalog lebih cepat dibandingkan sistem lelang. kalau e-katalog ppk (pejabat pembuat komitmen) bisa langsung belanja di e-katalog tentunya dengan memperhatikan spesifikasi.
"kalau lelang prosesnya lama," paparnya.
diungkapkannya termasuk pengadaan barang dan jasa pembangunan fisik juga diwajibkan melalui e-katalog.
"jadi bukan hanya pengadaan alat tulis kantor, makan minum tapi konstruksi juga diwajibkan belanja melalui e-katalog," paparnya.
baca juga:wujudkan tata kelola pemerintah bersih, pemkot lubuk linggau siap gunakan e-katalog versi 6.0
baca juga:pemkot lubuk linggau akui sulit capai target pad, sekda ungkap penyebabnya
mengenai pengadaan pembangunan fisik misalnya pembangunan jalan banyak pihak yang dilibatkan misalnya untuk pengadaan material ada perusahaan tersendiri yang menyediakan, penyedia jasa tukang ada perusahaannya, konsultannya dan lain-lain.    
menurunnya pengadaan pembangunan fisik di kota lubuk linggau sudah cukup banyak khususnya dinas pu bidang cipta karya.
sementara itu pengadaan barang dan jasa atk, makan minum masih minim melalui e-katalog.
menurutnya, jumlah etalase sudah terdaftar di ukpbj kota lubuk linggau sebanyak 42 etalase.
baca juga:pilkada serentak berlangsung damai pemkot adakan syukuran 
baca juga:soal gaji pppk paruh waktu dan pppk penuh waktu, begini penjelasan pemkot lubuk linggau
"di kota lubuk linggau sudah ada 42 etalase sudah didaftar oleh penyedia," jelasnya.  
saat ini belanja melalui e-katalog digalakkan oleh pemerintah pusat tujuannya untuk meningkatkan umkm lokal.
"terkait belanja e-katalog untuk meningkatkan umkm lokal," paparnya.
ibrahim mengatakan bahwa berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat pengadaan barang dan jasa pemerintah diharuskan melalui e-katalog tujuannya untuk meningkatkan perekonomian usaha mikro kecil menengah (umkm).
 baca juga:lelang aset pemkot lubuk linggau sudah selesai 2 aset tidak terjual
baca juga:anggaran tpp asn pemkot lubuk linggau rp 8 miliar dipastikan untuk 12 bulan 
namun demikian walaupun melalui e-katalog tidak asal belanja saja tapi harus memenuhi pkdn (tingkat komponen dalam negeri) minimal 40 persen komponen lokal.
"misalnya kita membeli satu barang pkdn minimal 40 persen jangan kurang dari 40," katanya.
dijelaskannya, pkdn 40 persen tersebut tidak asal sebut saja tapi harus dibuktikan dengan adanya sertifikat dari kementerian perindustrian dan perdagangan (kemenperindag) bahwa komponen barang tersebut sekian persen.
"ada sertifikatnya tidak asal tulis saja. misalnya belu laptop komponen apa yang ada didalamnya cukup atau tidak pkdn 40 persen," jelasnya.
baca juga:17 desember pemkot lubuk linggau adakan syukuran pilkada serentak damai 
baca juga:terkait kasus penyelewengan dana jkn di puskesmas, pihak kejari lubuk linggau minta pemkot beri sanksi tegas  
namun demikian leptop pkdn 40 persen spesifikasi menengah ke bawah.
kalau spesifikasi menengah ke atas produk dalam negeri belum mampu.
maka dari itu pengadaan laptop untuk keperluan spesifikasi tinggi diperbolehkan lebih dari 40 persen, disesuaikan dengan kebutuhan.
"harap maklum kalu memang tidak ada," ungkapannya.
baca juga:pemkot rencanakan akan merenovasi pasar bukit sulap begini konsepnya 
baca juga:pemkot lubuk linggau minta pt telkom backup daerah blank spot 
dijelaskannya, pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog diatur berdasarkan instruksi presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
keputusan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (lkpp) nomor 122 tahun 2022   tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik.
keputusan lkpp nomor 177 tahun 2024  tentang penyelenggaraan katalog elektronik.
surat kepala lkpp nomor 16578/ka/07/2022 tanggal 14 juli 2022 perihal percepatan penyelenggaraan katalog elektronik lokal dan pemantauan toko daring.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 31 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan